BERITA TERKINI
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas (kanan) bersama Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2024). ANTARA FOTO/Reno Esnir/Spt.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulai menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) manajemen ASN sebagai tindak lanjut atas UU ASN.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan izin prakarsa dari RPP tersebut telah dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 29 Desember 2023. Harapannya, RPP selesai disusun dan ditetapkan sebagai PP dalam waktu dekat.
"Semoga dalam waktu tidak lama lagi bisa selesai. Maksimal memang harus sudah terbit akhir April 2024, tapi semua berupaya agar sebelum tenggat tersebut, RPP ini sudah ditandatangani," katanya, dikutip dari situs web Kementerian PAN-RB, Kamis (18/1/2024).
Anas menuturkan RPP manajemen ASN akan mengatur pengadaan ASN dan penataan tenaga honorer. Nanti, penataan tenaga honorer ditargetkan selesai pada Desember 2024. Adapun rekrutmen ASN akan dilakukan menggunakan metode nasional ataupun mandiri.
Selanjutnya, RPP manajemen ASN juga akan menyederhanakan struktur jabatan ASN. Nanti, jabatan ASN hanya terbagi atas jabatan manajerial dan nonmanajerial.
Jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas, sedangkan jabatan nonmanajerial terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana.
Anas juga menerangkan jabatan pada instansi sipil boleh diisi oleh anggota TNI/Polri. Sebaliknya, jabatan di TNI/Polri juga dapat diisi oleh pejabat sipil.
"Penugasan prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN didasarkan pada permintaan instansi dan tetap dilakukan seleksi," ujarnya.
Anggota TNI/Polri yang menduduki jabatan sipil wajib tunduk pada ketentuan kepegawaian pada instansi pemerintah. Pengisian jabatan oleh anggota TNI/Polri dibatasi maksimal selama 2 tahun.
"Muara dari regulasi ini adalah untuk memastikan organisasi birokrasi kita, dengan ASN sebagai penggeraknya, bisa bekerja lincah, agile, adaptif, dan berani mendobrak rutinitas," tutur Anas. (rig)
