BERITA TERKINI
Ilustrasi. Pekerja mengangkut buah kelapa sawit di kawasan PT Perkebunan Nusantara II, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (2/6/2023). ANTARA FOTO/Yudi/Ief/nz
JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mendorong seluruh pemangkut kepentingan meningkatkan kerja samanya pada 2024 ini. Tujuannya, menggenjot pertumbuhan perdagangan berjangka komoditi (PBK).
Kepala Bappebti Kasan menyampaikan dirinya optimistis bisa menjaga industri PBK yang antisipatif terhadap perekonomian dan perdagangan nasional.
"Karenanya, kerja sama seluruh pemangku kepentingan perlu ditingkatkan untuk mendorong industri PBK tumbuh lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Kasan.
Dalam menguatkan komoditas strategis Indonesia, Kasan menambahkan, Kemendag telah membentuk bursa berjangka crude palm oil (CPO) pada Oktober 2023 lalu untuk pasar lokal dan bersifat sukarela. Tujuannya, membentuk harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan real time.
Dengan memiliki bursa CPO sendiri, RI berkesempatan memiliki harga acuannya sendiri dan tidak bergantung pada bursa Malaysia dan Rotterdam.
Harga acuan CPO bisa mendorong penentuan harga patokan ekspor (HPE) dan peningkatan penerimaan negara dari pajak. Selain itu, harga acuan CPO berkontribusi pada perbaikan harga tanda buah segara (BTS) yang diatur Kementerian Pertanian dan harga acuan biodiesel oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih akurat.
Sejak bursa CPO Indonesia terbentuk, berbagai upaya dilakukan bursa dan Bappebti bersama Kadin Indonesia serta asosiasi dengan menggelar sosialisasi dan pendakatan kepada pelaku usaha.
Selama 2023, tercatat ada 34 perusahaan CPO mendaftar sebagai anggota bursa. Transaksi CPO Futures (CPOTR) juga didorong untuk mendukung likuiditas transaksi dan nilai transaksinya mencapai 1.822 lot (9.110 metrik tron) pada 2023.
Guna mendorong transaksi CPO, Bappebti juga memperluas pelaporan serah terima CPO fisik menjadi 19 pelabuhan melalui Peraturan Tata Tertib (PTT) Bursa.
Pelabuhan tersebut adalah Meulaboh, Teluk Bayur, Pulau Baai, Panjang, Talang Duku, Boom Baru, Kijing, Bumiharjo, Bagendang, Trisaksi, Semayang, Maloy, Mamuju, Manokwari, Bintuni, Jayapura, dan Merauke. Dua yang lainnya adalah Dumai dan Belawan yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai titik serah terima CPO fisik. (sap)
