BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan kembali menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui transaksi private placement dalam rangka penempatan dana atas program pengungkapan sukarela (PPS).
Ditjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menyatakan transaksi SBSN tersebut dijadwalkan pada 24 Agustus 2023. Penawaran SBSN khusus PPS ini bakal menjadi yang terakhir.
"Pemerintah akan melakukan transaksi private placement Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam rangka penempatan dana atas program pengungkapan sukarela wajib pajak," tulis DJPPR dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (18/8/2023).
DJPPR menyatakan penerbitan SBSN khusus dalam rangka penempatan dana atas PPS melalui private placement dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 51/2019, PMK 38/2020, dan PMK 196/2021.
Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 196/2021, wajib pajak dapat menginvestasikan harta bersih yang diungkapkan melalui PPS dalam surat berharga negara (SBN).
Pembelian SBN dilakukan melalui dealer utama dengan cara private placement di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dealer utama wajib melaporkan transaksi SBN dalam rangka PPS kepada Ditjen Pajak (DJP).
Dalam transaksi tersebut, pemerintah akan menawarkan 1 seri SBSN yang sama dengan penawaran sebelumnya, yaitu PBS035. Transaksi ini akan dilaksanakan pada 24 Agustus 2023, serta setelmennya pada 29 Agustus 2023.
SBSN seri PBS035 ditawarkan bertenor 19 tahun atau hingga 15 Maret 2042 dengan jenis kupon fixed rate dan yield berkisar 6,51%-6,67%.
Seperti diatur dalam PMK 196/2021, wajib pajak bisa menginvestasikan harta bersih yang diungkap melalui PPS dalam Surat Berharga Negara (SBN). Pembelian SBN dilakukan melalui dealer utama dengan cara private placement di pasar perdana.
Pemerintah mengadakan PPS sebagaimana diatur UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Meski program itu sudah berakhir pada 30 Juni 2022, peserta PPS masih memiliki kesempatan hingga 30 September 2023 untuk merealisasikan komitmen investasinya.
Sanksi berupa tambahan PPh final akan dikenakan apabila wajib pajak gagal menginvestasikan harta bersih yang diungkap dalam PPS. Besarannya bervariasi tergantung pada kewajiban yang tidak dipenuhi wajib pajak serta skema PPS yang diikuti.
Selain SBSN, pemerintah juga masih akan menawarkan 2 seri SUN khusus PPS, yakni seri FR0094 dan USDFR003 yang berdenominasi dolar AS. Penerbitan SUN khusus PPS untuk terakhir kalinya dijadwalkan pada 25 September 2023.
Hingga Juli 2023, pemerintah mencatat telah meraup dana senilai Rp7,8 triliun dan US$124,1 juta dari penerbitan SBN khusus untuk menampung dana harta bersih yang diungkapkan dalam PPS. (rig)
