BERITA TERKINI
Menkeu Sri Mulyani dengan materi paparannya dalam konferensi pers APBN Kita.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Juli 2023 senilai Rp355,5 triliun atau sudah mencapai 80,6% dari target senilai Rp441,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan PNBP tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,4%. Menurutnya, kinerja PNBP masih cukup baik meski terdampak penurunan harga berbagai komoditas.
"PNBP, di satu sisi ada yang menurun, di sisi lain ada yang meningkat," katanya, dikutip pada Senin (14/8/2023).
Sri Mulyani mengatakan realisasi PNBP pada hingga Juli 2023 melambat sejalan moderasi harga berbagai komoditas global. Kondisi itu utamanya tercermin dari pendapatan PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang realisasinya senilai Rp68,9 triliun atau kontraksi 8,9%.
Kontraksi ini utamanya disebabkan oleh penurunan harga Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak bumi.
Kemudian pada PNBP SDA nonmigas, realisasinya senilai Rp87,5 triliun atau sudah mencapai 135% dari target APBN. Kinerja PNBP nonmigas yang positif bukan karena kenaikan harga, tetapi implementasi PP 26/2022.
"Di mana pembayaran royalti dari para penambang batu bara meningkat, dan ini kenaikannya cukup tinggi, sehingga cukup baik bagi kenaikan penerimaan sumber daya alam batubara atau nonmigas," ujarnya.
Sementara itu, Sri Mulyani menyebut PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) realisasinya Rp60,2 triliun. Realisasi ini juga sudah mencapai 122,7% dari target pada APBN.
Peningkatan penerimaan PNBP KND utamanya disumbang dari setoran dividen BUMN perbankan dan nonperbankan.
Sedangkan pada PNBP lainnya, terealisasi Rp96,1 triliun atau terkontraksi 13,2%. Kondisi ini terutama karena realisasi dari domestik market obligation (DMO) yang belum tercapai dan pendapatan penjualan hasil tambang (PHT) juga mengalami penurunan.
Adapun untuk PNBP dari badan layanan umum, terealisasi Rp42,9 triliun atau turun 4,4%. Penurunan ini terutama berasal dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, sejalan dengan moderasi harga minyak CPO. (sap)
