BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Praktik penggunaan nominee dalam jual beli properti di Bali sudah menjadi kelaziman dan menjadi rahasia umum. Bahkan praktik penghindaran pajak bukan barang asing bagi penduduk setempat terutama di area wisata sepeti Kuta dan Legian.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Denpasar I Nyoman Budi. Menurutnya, penggunaan nama orang lokal sudah jadi modus WNA dalam mengakuisisi properti di Pulau Dewata.
"Ini sudah jadi rahasia umum tapi bisik-bisik aja. Jadi properti di Bali walaupun atas nama orang bali tapi sebetulnya pemilik yang nyata itu orang asing," katanya dalam sesi jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/2).
Dia melanjutkan, para warga asing ini kerap kali menggunakan warga lokal yang berpendidikan rendah untuk dijadikan nominee atau titip nama di sertifikat tanah saat pembelian pertama. Selanjutnya, aset tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan keinginan orang asing tersebut dan bebas bayar pajak.
"Praktik nominee ini menyasar orang dengan intelektual rendah sehingga bisa diatur-atur. Misal sebulan di kasih Rp2 atau Rp5 juta. Padahal perputaran duitnya banyak. Ada sisi ketidakadilan di sana," ungkapnya.
Tidak berhenti disitu. Aset tersebut kemudian menjadi komoditas yang diperjualbelikan dalam bentuk saham di luar negeri. Jadi makin lengkap potensi penerimaan negara yang menguap karena praktik ini.
Hal senada diungkapkan oleh advokat lainnya, Erwin Siregar yang menyatakan penggunaan nominee dalam jual beli properti oleh warga asing merugikan dari sisi pajak dan menyalahi aturan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus segera dilakukan untuk mengakhiri mata rantai praktik ilegal ini.
"Kalau bicara UU Agraria pemilik tanah yang boleh adalah WNI kecuali dia menggunakan PT PMA (Penanaman Modal Asing), mereka bisa dapat selama 30 tahun. Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai. Kenyatannya di Bali saat ini di mana saat beli properti yang punya ternyata orang asing. Triliunan uang kita menguap," tutupnya. (Amu)
