Butuh US$9.410 Triliun untuk Selesaikan Covid-19, Ini Sumber Dananya

AMSTERDAM, DDTCNews - The Transnational Institute (TNI) mengusulkan 10 kebijakan perpajakan dan nonperpajakan yang perlu diterapkan oleh seluruh yurisdiksi di dunia guna memobilisasi penerimaan.

Penerimaan pajak yang terkumpul diperlukan untuk memperbaiki dampak pandemi Covid-19 dan menyiapkan transisi perekonomian global yang ramah lingkungan dan terbebas dari bahan bakar fosil atau fossil fuel.

Berdasarkan penghitungan TNI, 10 kebijakan fiskal yang diusulkan mampu mengumpulkan penerimaan hingga US$9.475 triliun per tahun, setara dengan Rp134,33 juta triliun.

"Penerimaan sebesar US$9.457 triliun tersebut sangat bergantung pada komitmen politik pemerintah, bukan kemampuan finansial," tulis TNI dalam laporannya yang berjudul Paying for the Pandemic and a Just Transition, dikutip Jumat (13/11/2020).

Dana tersebut sangat mencukupi untuk membiayai 6 program yang diperlukan untuk menutup biaya ekonomi yang timbul akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan penghitungan TNI, total belanja yang dibutuhkan untuk mengkompensasi biaya pandemi Covid-19 sebesar US$9.410 triliun per tahun

Dari sisi perpajakan, kebijakan yang diusulkan oleh TNI antara lain pengenaan pajak kekayaan secara global, pengenaan pajak atas capital gains dari aset yang ditempatkan di luar negeri oleh orang orang pribadi.

Kemudian pengenaan pajak atas excess profit, pengenaan pajak atas laba luar negeri korporasi, pengenaan pajak atas transaksi finansial, dan pengenaan pajak atas emisi karbon.

Secara lebih terperinci, TNI memperkirakan pengenaan pajak kekayaan secara global mampu mengumpulkan penerimaan sebesar US$4.417 triliun per tahun.

Melalui pajak ini, kelompok masyarakat terkaya di dunia bakal membayar pajak dengan porsi yang lebih besar bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat di bawahnya.

Pengenaan pajak atas capital gains dari aset yang ditempatkan di luar negeri oleh orang pribadi diperkirakan mampu mengumpulkan penerimaan pajak hingga US$125 miliar per tahun.

Nominal penerimaan pajak tersebut dilandasi oleh fakta yang menunjukkan orang kaya menyembunyikan kekayaan sebesar US$7,6 triliun hingga US$32 triliun di luar negeri.

Selanjutnya, pengenaan pajak atas excess profit yang dinikmati perusahaan seperti Microsoft, Apple, Google, Amazon, dan 28 perusahaan lain selama pandemi Covid-19 diperkirakan mampu mengumpulkan penerimaan pajak hingga US$104 miliar per tahun.

TNI juga memperkirakan penerimaan pajak yang bisa dikumpulkan melalui pengenaan pajak atas laba luar negeri korporasi mencapai US$200 miliar hingga US$600 miliar per tahun.

Penerimaan itu bisa dikumpulkan bila seluruh yurisdiksi berkomitmen menutup celah profit shifting melalui yurisdiksi suaka pajak. Pengenaan pajak atas transaksi finansial dengan tarif lebih tinggi memiliki potensi penerimaan pajak US$237,9 miliar hingga US$418,8 miliar per tahun.

Terakhir, pengenaan pajak atas emisi karbon dan penghapusan subsidi atas fossil fuel juga berpotensi menghasilkan penerimaan hingga US$3.200 triliun.

Selain keenam kebijakan perpajakan tersebut, 4 kebijakan nonperpajakan yang diusulkan TNI antara lain pemangkasan belanja militer sebesar 10%, pengampunan utang atau debt jubilee bagi negara berkembang.

Kemudian penambahan special drawing rights (SDR) oleh International Monetary Fund (IMF), dan pemberian official development aid (ODA) kepada negara berkembang. (Bsi)