BERITA TERKINI
Ilustrasi.
KAIRO, DDTCNews—Pemerintah Mesir menambah paket stimulus sebesar 50 miliar pound Mesir atau sekitar Rp44,3 triliun dalam rangka memulihkan perekonomian akibat pandemi virus Corona atau Covid-19.
Paket stimulus baru itu diusulkan Menteri Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Hala El-Said. Dalam paket stimulus tersebut, pemerintah akan membebaskan pajak properti hotel selama enam bulan.
"Stimulus tersebut juga termasuk pembebasan enam bulan pada pajak real-estate untuk hotel dan penurunan 8% atas suku bunga pinjaman bank untuk industri pariwisata,” kata Hala El-Said, Rabu (27/5/2020).
El-Said menjelaskan paket stimulus tersebut akan digunakan untuk menyelamatkan sejumlah sektor usaha yang terdampak. Sektor usaha yang menjadi prioritas pemerintah antara lain real estate, pariwisata, pertanian dan manufaktur.
Untuk real estate, pemerintah memberikan pembebasan pajak selama tiga bulan. Sementara untuk manufaktur, pemerintah memberikan diskon harga gas alam dan listrik guna membantu pemulihan pasca-pandemi.
Dampak Pandemi
MENURUT El-Said, pandemi telah berdampak terhadap rencana kebijakan fiskal pemerintah tahun depan. Salah satunya, belanja kesehatan yang meningkat hingga 69%, termasuk untuk perluasan rumah sakit dan unit perawatan primer.
Penerbangan dari dan ke Mesir juga masih ditangguhkan. Sejak pemberlakukan karantina atau lockdown pada 19 Maret, semua penerbangan terpaksa ditangguhkan. Pemerintah kala itu berencana membuka penerbangan pada 31 Maret.
Namun dalam perjalanannya, penangguhan seluruh penerbangan sampai dengan saat ini masih diberlakukan pemerintah, kecuali penerbangan khusus untuk memulangkan pekerja migran.
Akibatnya, sektor pariwisata terpukul dan banyak orang kehilangan pekerjaan. "Pemerintah berharap pemberian lebih banyak bantuan akan memungkinkan perusahaan tetap bertahan selama krisis," kata El-Said dilansir dari Arabnews.
Upaya pemerintah melindungi pelaku usaha mendapat dukungan dari DPR. Beberapa waktu yang lalu, DPR menyetujui proposal pemerintah untuk membebaskan pajak lahan pertanian selama dua tahun.
Sejak Juni 2017, pemerintah menangguhkan pajak atas lahan pertanian selama tiga tahun dan akhir berakhir bulan depan. Namun, pandemi virus Corona menjadi pertimbangan pemerintah dan DPR untuk memperpanjang kebijakan itu hingga 2022. (rig)
