BERITA TERKINI
Salah satu sudut pemandangan Kota Manila, Filipina. (foto: reuters)
MANILA, DDTCNews—Komisi Bidang Anggaran DPR Filipina meminta pemerintah untuk tidak memberikan sanksi denda atas keterlambatan pelaporan pajak di tengah penyebaran wabah virus Corona atau Covid-19.
Ketua Komisi Bidang Anggaran DPR Joey Salceda mengatakan bukan hal mustahil apabila pemerintah juga memperpanjang batas waktu pelaporan. Menurutnya, relaksasi pelaporan dan denda pajak bisa dijalankan sekaligus.
“Memperpanjang tenggat waktu, sekaligus mengabaikan konsekuensi akibat terlampauinya tenggat waktu pelaporan pajak itu sangat mungkin dijalankan sekaligus," ujar Salceda, Rabu (18/3/2020).
Salceda menilai relaksasi tersebut cukup dibutuhkan guna membantu wajib pajak yang kini harus dikarantina dapat lebih fokus untuk memerangi virus Corona. Jika melihat situasi saat ini, pengecualian seharusnya bisa dilakukan.
Lebih lanjut, ia juga meminta Biro Pendapatan Internal dapat memanfaatkan sistem pelaporan dan pembayaran elektronik untuk membantu menghindari interaksi tatap muka. Layanan elektronik ini utamanya sangat dibutuhkan bagi wajib pajak besar.
“Wajib Pajak besar sudah membutuhkan layanan pelaporan elektronik. Wajib pajak ini ada sekitar 30.000-40.000 perusahaan dan menyumbang sekitar 68% dari pendapatan yang dihimpun biro pendapatan,” tuturnya.
Di lain pihak, Sekretaris Keuangan Carlos Dominguez III mengatakan mereka tidak dapat menyesuaikan batas waktu pelaporan pajak karena telah ditetapkan dalam UU, sehingga perlu ada amandemen atas aturan tersebut.
Untuk diketahui, Pemerintah Filipina memutuskan mengkarantina Metro Manila mulai dari 15 Maret sampai dengan 14 April. Penetapan ini dilakukan seiring dengan meningkatnya jumlah warga yang terinfeksi virus corona
Menanggapi situasi ini Kepala Layanan Penerimaan Biro Pendapatan Internal Rosario Padilla mengimbau wajib pajak agar memanfaatkan platform online untuk melaporkan SPT pajak penghasilan 2019.
Seperti dilansir laman resmi Pemerintah Filipina, layanan tersebut dapat diakses melalui www.bir.gov.ph. (rig)
