Ini Negara yang Pertama Manfaatkan Kecerdasan Buatan untuk Pajak

MUMBAI, DDTCNews—India akan menjadi negara pertama yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan pembelajaran mesin (machine learning/ML) dalam proses penilaian pajak.

Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman berjanji akan mengadopsi sistem penilaian tanpa tatap muka mulai Oktober 2019. Sistem baru tersebut akan meningkatkan akurasi dan transparansi proses penilaian pajak serta meningkatkan basis pajak dan kepatuhan.

“Pemerintah lebih menginginkan teknologi daripada manusia untuk melakukan segala hal. Jadi, integrasi data dan kecerdasan buatan adalah kuncinya,” kata seorang sumber dari pemerintahan, Senin (2/9/2019).

Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dicetuskan karena sistem penilaian dan pengawasan yang ada di Ditjen Pajak India melibatkan interaksi pribadi yang intens antara wajib pajak dan fiskus. Hal tersebut dianggap dapat mengarah pada praktik tertentu yang tidak diinginkan fiskus.

Ditjen Pajak India berencana menerapkan sistem penilaian tanpa tatap muka atau e-assesment dengan bantuan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin pada kasus yang memerlukan verifikasi transaksi atau ketidaksesuaian tertentu.

Terlebih saat ini sistem pelaporan pajak semakin kompleks, sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi bagi perusahaan maupun pemerintah. Untuk itu, AI dapat dimanfaatkan untuk mengotomasi proses kepatuhan agar dapat menghemat waktu dan biaya.

Selain itu, AI dapat membantu proses pemeriksaan data dalam jumlah besar. Teknologi itu juga dapat menciptakan basis data yang yang memungkinkan regulator melakukan pengawasan dan mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dengan lebih mudah.

Namun, disisi lain banyak pejabat di Kementerian Keuangan yang percaya penggunaan AI dan ML untuk penilaian pajak dapat merugikan negara. Mereka mengkritik asumsi yang ada di balik penggunaan teknologi tersebut.

“Seluruh tujuan dari penilaian tanpa tatap muka ini didasarkan pada premis bahwa petugas pajak korup dan melecehkan wajib pajak. Ini bukan hanya gagasan yang bias tetapi juga merusak pekerjaan asli departemen pajak,” kata seorang pejabat senior, seperti dilansir deccanherald.com. (MG-nor/Bsi)