BERITA TERKINI
NEW DELHI, DDTCNews – Kabar buruk menyelimuti perusahaan mesin pencari favorit dunia. Pasalnya, Google Inc. India harus menerima kekalahan dalam pertempurannya selama enam tahun dengan otoritas pajak India berdasarkan keputusan yang dinilai akan menjadi preseden bagi beberapa perusahaan multinasional lainnya.
Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Banding Pajak Penghasilan (ITAT), pengadilan memutuskan untuk mendukung kantor pajak India. ITAT meminta Google India untuk melunasi kewajiban pajaknya atas pengiriman uang yang dilakukan ke Google Irlandia.
“Berawal dari arus dana yang dikirimkan oleh Google India kepada kantor Google yang berlokasi di Irlandia. Di mana Irlandia merupakan sebuah yurisdiksi yang dikenal dengan peraturan pajaknya yang longgar,” ungkap pernyataan dari ITA, Rabu (25/10).
Otorita pajak India di Bengaluru telah memperhatikan bahwa selama bertahun-tahun Google India secara rutin menyisihkan sebagian dari pendapatan iklan yang dihasilkan di India untuk kemudian dikirimkan ke Google Irlandia.
Menurut otoritas pajak India, Google telah melakukan penghindaran pajak karena tidak ada pajak yang dikurangkan dalam laporan keuangan Google India, sementara kiriman dana terus mengucur ke Irlandia.
Menanggapi hal tersebut, dilansir dalam timesofindia.indiatimes.com, pihak Google mengatakan bahwa Google Irlandia tidak mengalihkan hak kekayaan intelektual (IP) ke Google India dan hanya mendistribusikan ruang iklan dan tidak memiliki kendali atas menjalankan program Adwords.
Google India adalah anak perusahaan Google International LLC, AS yang merupakan distributor resmi program Adwords kepada pengiklan India oleh Google Irlandia. Program Adwords adalah sebuah produk yang dapat digunakan pengiklan untuk mempublikasikan iklan di situs web Google dengan mengandalkan kata kunci pencarian.
Atas kekalahannya dalam banding, Google India harus membayar pajaknya sebesar Rs1.457 crore atau sekitar Rp3 triliun yang merupakan jumlah yang telah dikirimkan ke Google Irlandia selam periode 2007-2008 sampai dengan periode 2012-2013.*
