Jelang Pemilu, Malaysia Naikkan Upah Minimum dan Pangkas PPh OP

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia berencana menaikkan upah minimum bulanan sekaligus memberikan keringanan PPh orang pribadi mulai tahun depan. Kebijakan tersebut diumumkan dalam APBN 2027 di tengah tekanan biaya hidup dan meningkatnya tekanan politik menjelang pemilu.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan upah minimum dari RM1.700 atau Rp7,46 juta menjadi RM2.000 atau Rp8,77 juta per bulan mulai Juni 2027. Pemerintah juga akan meningkatkan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) serta menurunkan tarif PPh orang pribadi untuk kelompok penghasilan tertentu.

"Kami tidak hanya mempertanyakan bagaimana perekonomian dibangun, tetapi juga apakah pertumbuhannya akan membuka ruang bagi keluarga untuk menabung, pekerja untuk menikmati upah yang lebih layak, dan usaha kecil untuk terus berkembang," katanya, dikutip pada Senin (12/10/2026).

Kenaikan upah minimum menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Namun, pemerintah memberikan pengecualian sementara bagi UMKM dengan pendapatan tahunan di bawah RM50 juta agar memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru.

Selain menaikkan upah minimum, pemerintah akan menetapkan gaji awal minimum sebesar RM2.500 per bulan bagi pekerja semi-terampil dan lulusan perguruan tinggi. Pemerintah juga menyambut komitmen BUMN untuk menaikkan acuan upah layak dari RM3.100 menjadi RM3.400 per bulan. Kebijakan ini diperkirakan menguntungkan sekitar 230.000 pekerja.

Dukungan juga diberikan kepada pekerja ekonomi gig. Pemerintah akan mengalokasikan dana bersama sebesar RM160 juta dengan perusahaan layanan transportasi online Grab mulai tahun depan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan kesejahteraan pengemudi serta kurir berbasis aplikasi.

Dari sisi perpajakan, pemerintah Malaysia akan menaikkan batas PTKP wajib pajak orang pribadi lajang dari RM9.000 atau Rp39,50 juta menjadi RM12.000 atau Rp52,67 juta. Malaysia terakhir kali menaikkan batasan PTKP pada 2010.

Pemerintah juga menurunkan tarif PPh OP untuk 2 kelompok penghasilan kena pajak. Tarif untuk kelompok berpenghasilan RM70.000 hingga RM100.000 diturunkan dari 19% menjadi 18%, sedangkan tarif untuk kelompok berpenghasilan RM100.000 hingga RM150.000 diturunkan dari 25% menjadi 24%.

Anwar mengatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu kelompok berpenghasilan menengah atau middle 40% yang menghadapi tekanan biaya hidup.

Selain itu, pemerintah memperluas cakupan keringanan pajak untuk sejumlah pengeluaran, termasuk layanan perawatan pascapersalinan. Sementara itu, keringanan atas biaya perawatan orang tua dan lansia diperluas sehingga mencakup seluruh biaya perawatan, tidak terbatas pada biaya kesehatan.

Dilansir channelnewsasia.com, paket kebijakan tersebut diumumkan ketika pemerintah Malaysia menghadapi tekanan politik menjelang pemilu. Pemilu ke-16 Malaysia akan digelar paling lambat Februari 2028, meskipun Anwar menyatakan terbuka terhadap kemungkinan pelaksanaan pemilu lebih awal.

Tekanan politik terhadap pemerintahan yang dipimpin Anwar meningkat setelah koalisi Pakatan Harapan mengalami kemunduran dalam pemilihan tingkat negara bagian Johor dan Negeri Sembilan pada tahun ini. Pengumuman APBN 2027 juga dilakukan beberapa pekan sebelum pemilihan negara bagian Melaka yang dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2026.

Dalam APBN 2027, pemerintah mengusulkan belanja sebesar RM459,8 miliar, meningkat dari alokasi pada tahun ini senilai RM444,1 miliar. Di tengah tekanan fiskal akibat kenaikan harga minyak global, pemerintah memperkirakan ekonomi Malaysia tumbuh 4,2% hingga 5,2% pada 2027. (dik)