BERITA TERKINI
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
Keluarga Ditunjuk Jadi Kuasa Pajak, WP Harus Lampirkan Salinan KK
RUU APBN 2027 Pertahankan Wewenang Menkeu Audit Penerimaan
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
Apakah Emas Batangan Kena PPN? Begini Ketentuannya
Airlangga: Dokumen IEU CEPA Ditarget Rampung dan Diteken Oktober
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
DJP Tegaskan Kuasa Tak Boleh Beri Informasi Menyesatkan
Rp51 Triliun Dana Desa Bakal Dipakai untuk Bangun Kopdes Merah Putih
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
Penerimaan PPN Diyakini Bisa Tembus Rp1.000 Triliun Tahun Depan
Korsel Bentuk Future Fund untuk Tampung Windfall Pajak Semikonduktor
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
DJP: Kuasa Tak Lagi Berhak Wakili WP Jika Izin atau SKT Dicabut
Pemkab Bekasi Gelar Pemutihan PBB hingga Akhir Agustus
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
Keluarga Ditunjuk Jadi Kuasa Pajak, WP Harus Lampirkan Salinan KK
RUU APBN 2027 Pertahankan Wewenang Menkeu Audit Penerimaan
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
Apakah Emas Batangan Kena PPN? Begini Ketentuannya
Airlangga: Dokumen IEU CEPA Ditarget Rampung dan Diteken Oktober
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
DJP Tegaskan Kuasa Tak Boleh Beri Informasi Menyesatkan
Rp51 Triliun Dana Desa Bakal Dipakai untuk Bangun Kopdes Merah Putih
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
Penerimaan PPN Diyakini Bisa Tembus Rp1.000 Triliun Tahun Depan
Korsel Bentuk Future Fund untuk Tampung Windfall Pajak Semikonduktor
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
DJP: Kuasa Tak Lagi Berhak Wakili WP Jika Izin atau SKT Dicabut
Pemkab Bekasi Gelar Pemutihan PBB hingga Akhir Agustus
DDTC Logo
Banner HUT 19
[Academy IC PI Sept 2026]
[DDTCNews] Survei 2026
[Academy] SP2DK Agustus 2026
[Perpajakan] Banner Update Notifikasi 2026
INFOGRAFIS PAJAK

Pengangsuran/Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29 berdasarkan PMK 81/2024

[DDTCNews] Nora Galuh Candra Asmarani
Minggu, 12 Januari 2025 | 11.00 WIB
Pengangsuran/Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29 berdasarkan PMK 81/2024
Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Tag Terkait:
infografis pajak infografis pajak penundaan pengangsuran pph pasal 29
Bagikan:
user-comment-photo-profile
user-comment-photo-profile
Daniel Maralia Potifera
baru saja
Mohon pencerahan.. Jika seluruh asset yang dimiliki sedang dijadikan jaminan utang, apakah masih bisa mengajukan pengajuan ? Jika tidak, apa yang harus dilakukan WP ?