BERITA TERKINI
BANDUNG, DDTCNews — Pemprov Jawa Barat (Jabar) membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) bagi wajib pajak yang memutasikan kendaraannya ke Provinsi Jabar. Pembebasan meliputi pokok BBNKB dan sanksi administrasi berupa denda BBNKB.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jabar Dadang Suharto mengatakan kebijakan ini diberlakukan mulai 13 Juni 2016 sampai dengan 30 Desember 2016. Tujuannya untuk menjaring pemilik kendaraan dari luar Jabar agar mau melakukan mutasi ke Jabar.
“Saat ini banyak kendaraan yang setiap hari beroperasional di wilayah Jabar, namun terdaftar di provinsi lain,” tutur Dadang, Rabu (15/6). "Kebijakan ini juga untuk meringankan beban masyarakat dan menciptakan ketertiban administrasi kendaraan bermotor."
Lebih jauh, kebijakan ini nantinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Hingga Juni 2016, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Jabar mencapai 15,2 juta unit.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/400-Dispenda/2016 tentang Pemberian Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Luar Provinsi. Kebijakan ditujukan bagi siapa saja yang termasuk subjek BBNKB, yaitu orang pribadi dan badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
BBNKB, seperti dikutip pojokbandung.com, dipungut atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penyerahan ini bisa akibat dari jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
Beberapa dokumen yang menjadi syarat pengajuan permohonan mutasi orang pribadi adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kwitansi jual beli, dan KTP. Selain itu, pada saat pengajuannya, kendaraan juga akan melalui pengecekan fisik. (Amu)
