BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Pemprov DKI Jakarta menawarkan berbagai insentif pembebasan sebagian dan keringanan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) untuk rumah dengan NJOP senilai Rp2 miliar atau lebih.
Merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) No. 23/2022, rumah dengan NJOP Rp2 miliar atau lebih tersebut bisa mendapatkan pembebasan PBB sebagian berdasarkan luas bumi dan luas bangunan rumah tersebut.
"Objek PBB berupa rumah tapak yang dimiliki…wajib pajak orang pribadi dengan NJOP PBB Rp2 miliar rupiah atau lebih berupa pembebasan sebagian untuk bumi seluas 60 m2 dan bangunan seluas 36 m2 dari PBB terutang," bunyi Pasal 2 ayat (2) huruf a, Selasa (14/6/2022).
Setelah mendapatkan pembebasan atas 60 m2 bumi dan 36 m2 bangunan, pemprov juga memberikan pembebasan sebagian sebesar 10% atas sisa PBB yang terutang.
Selanjutnya, pemprov memberikan keringanan PBB berdasarkan periode pembayaran oleh wajib pajak. Bila wajib pajak melunasi PBB tahun pajak 2022 pada Juni hingga Agustus 2022, pemprov memberikan keringanan pokok PBB sebesar 15%.
Bila wajib pajak baru melunasi PBB terutang pada September hingga Oktober 2022, keringanan yang diberikan turun menjadi 10%. Bila PBB baru dilunasi pada November 2022, keringanan PBB menjadi sebesar 5%.
Keringanan atas PBB tahun pajak 2022 diberikan tanpa mempersyaratkan adanya bebas tunggakan. Dengan demikian, keringanan diberikan meski objek pajak tersebut memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya.
Berdasarkan Pasal 10 Pergub 23/2022, insentif PBB pada Pergub 23/2022 diberikan secara otomatis melalui penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak.
Wajib pajak yang ingin mengangsur PBB perlu mengajukan permohonan fasilitas. Permohonan pembayaran PBB secara angsuran perlu diajukan melalui pajakonline.jakarta.go.id paling lambat pada 29 Juli 2022. (rig)
