KPP MADYA GRESIK

Nunggak Pajak Rp2,4 Miliar, Mobil Perusahaan Disita KPP

Redaksi DDTCNews
Rabu, 18 Mei 2022 | 10.00 WIB
Nunggak Pajak Rp2,4 Miliar, Mobil Perusahaan Disita KPP

Jurus sita pajak negara menyita mobil milik wajib pajak. (foto: DJP)

GRESIK, DDTCNews - Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Gresik kembali melakukan penyitaan terhadap aset milik penunggak pajak. Kali ini, aset yang disita berupa satu unit mobil pick up milik PT TM di Kabupaten Gresik pada 25 April 2022.

KPP Madya Gresik menjelaskan wajib pajak PT TM memiliki utang pajak senilai lebih dari Rp2,4 miliar. Penyitaan dilakukan lantaran wajib pajak tidak dapat melunasi tagihan pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Apabila dalam jangka waktu 14 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya, mobil yang menjadi objek sita akan dilelang dengan dilakukan pengumuman lelang terlebih dahulu,” jelas KPP dikutip dari DJP, Rabu (18/5/2022).

KPP Madya Gresik sebelumnya telah melelang barang sitaan pajak berupa dua unit sepeda motor, yaitu satu unit sepeda motor milik wajib pajak VF dan satu unit sepeda motor milik wajib pajak PT AG pada 25 Februari 2022.

Proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya ini dipimpin Pejabat Lelang Widara Linggar Putri dan dihadiri Kasi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Gresik serta Juru Sita Pajak Negara (JSPN) sebagai saksi.

Lelang tersebut dilaksanakan secara daring di www.lelang.go.id dengan closed bidding. Berdasarkan pelaksanaan lelang, kedua sepeda motor tersebut berhasil terjual di atas harga limit kepada pemenang lelang yang memberikan penawaran tertinggi.

Setelah pemenang lelang melunasi harga lelang dan biaya lelang, pemenang lelang dapat mengambil objek lelang tersebut di KPP Madya Gresik. Hasil dari lelang akan digunakan untuk pembayaran utang pajak dan biaya penagihan wajib pajak tersebut.

Sebagai informasi, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/PPSP). (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.