BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
GERUNG, DDTCNews—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat akumulasi tunggakan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) hingga tahun ini mencapai Rp25 miliar.
Kepala Bapenda Lombok Barat Akhmad Saikhu mengatakan tunggakan PBB-P2 tersebut sudah ada saat kewenangan memungut PBB-P2 beralih dari pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah pada 2013.
"(Piutang PBB-P2) itu artinya bisa sudah ada sejak belasan tahun lalu yang belum dibayarkan. Hal itu kemudian menjadi piutang pajak untuk pemkab," katanya dikutip Rabu (19/8/2020).
Kepala bidang Penagihan Bapenda HM Subayin menambahkan nilai tunggakan PBB-P2 di Lombok Barat beragam dari jumlah kecil dengan nilai ribuan rupiah hingga tunggakan jumbo senilai ratusan juta rupiah.
Saat ini, tunggakan PBB-P2 sudah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rekomendasi dari kedua lembaga negara tersebut meminta pemkab menyelesaikan tunggakan PBB-P2 ini.
Lembaga antirasuah memberikan dua opsi untuk pemda dalam menyelesaikan persoalan tunggakan PBB-P2. Pertama, melakukan pemutihan piutang pajak. Kedua, bergerak aktif untuk melakukan penagihan agar penerimaan menjadi optimal.
Bapenda, lanjut Subayin, lantas memilih opsi kedua untuk membentuk tim penagih PBB-P2 yang terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan dan Satpol PP. Namun kerja tim penagih belum optimal karena adanya pandemi Covid-19.
Sasaran utama tim penagihan PBB-P2 tersebut nantinya wajib pajak dengan nilai tunggakan besar seperti beberapa hotel di kawasan pariwisata yang nilai tunggakan PBB-P2 mencapai Rp187 juta.
"Dengan tim ini kita memaksimalkan untuk melakukan penagihan," jelas Subayin dilansir dari Lombok Post.
Untuk opsi pemutihan piutang pajak, pemkab menilai belum menjadi prioritas karena rumitnya prosedur yang harus dilakukan di antaranya harus dibuat tim verifikasi lapangan untuk melihat kondisi riil objek pajak. (rig)
