ASN Jadi Teladan Pajak, Kendaraan di Kantor Pemerintah Akan Didata

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Salah satu langkah konkret yang didorong adalah membangun budaya tertib pajak dari lingkungan pemerintahan dan aparatur sipil negara (ASN).

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga rumah sakit milik pemerintah provinsi mendata kendaraan yang terparkir di lingkungan kantor masing-masing, terutama kendaraan yang belum lunas pajaknya.

"Mulai besok harus ada petugas memberikan contoh tertib pajak. Kita harus data mobil yang parkir di lingkungan kantor kita. Yang belum bayar pajak siapa, ditandai. Nanti bisa dikoordinasikan dengan kantor masing-masing," tegas Taj Yasin, dikutip pada Jumat (13/11/2026).

Menurut Taj Yasin, gerakan tersebut juga harus diterapkan di seluruh pemerintah kabupaten/kota. Ia memandang ASN sebagai pelayan masyarakat harus memberikan teladan sebelum mengajak masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dia menilai keteladanan aparatur menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Menurutnya, ajakan membayar pajak akan lebih mudah diterima apabila dimulai dari kepatuhan para penyelenggara pemerintahan.

"ASN harus memberikan contoh yang baik supaya masyarakat lebih percaya bahwa ketika kita mengajak, kita harus memulai dari diri kita sendiri," ujarnya

Taj Yasin juga mengungkapkan tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Jawa Tengah sebesar 57%. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah pada posisi terbaik kedua secara nasional. Ia pun mengapresiasi masyarakat yang masih menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Menurutnya, kepatuhan tersebut menjadi salah satu indikator kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun, capaian tersebut sekaligus menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi menjelaskan PKB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Menurutnya, PKB memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, tingginya jumlah kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya piutang PKB yang membutuhkan penanganan secara serius, terencana, dan berkelanjutan.

Masrofi menilai pendekatan berbasis kewilayahan lebih sesuai karena setiap daerah memiliki karakteristik, kondisi, dan potensi yang berbeda. Pemerintah kabupaten/kota pun diharapkan mengambil peran aktif dengan memanfaatkan jaringan pemerintahan hingga tingkat desa.

"Kami ingin bersinergi dengan bupati, wali kota, dan jajarannya. Karena kami tidak akan bisa berbuat lebih banyak, sementara wilayah ada dalam kewenangan Bapak dan Ibu sekalian sampai dengan tingkat desa," ungkapnya, dilansir seputarjateng.id. (dik)