BERITA TERKINI
Ilustrasi.
LIMBOTO, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Limboto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo pada 24 Juli 2024.
Kepala KP2KP Limboto Anwar mengatakan kunjungan dilakukan untuk berkoordinasi mengenai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 6/2018 yang mengatur sertifikat hak atas tanah tetap diterbitkan meskipun pihak penerima sertifikat belum melunasi BPHTB dan PPh Final.
“Hal ini menjadi celah terjadinya potensi tax gap atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang kemungkinan tidak tertagih apabila data itu tidak ditindaklanjuti oleh kedua instansi,” tuturnya dikutip dari situs web DJP, Selasa (20/8/2024).
Oleh karena itu, Anwar berharap koordinasi antara kantor pajak dengan BPN dapat meminimalisir terjadinya potensi pajak yang belum disetor atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan dalam bagian proses penerbitan sertifikat tersebut.
Sementara itu, Dicky selaku perwakilan dari kantor BPN menjelaskan dalam proses pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terdapat objek BPHTB yang menjadi penerimaan pajak daerah dan PPh Final yang menjadi penerimaan pajak pusat.
Atas dasar itu, sambungnya, BPN senantiasa meminta kepada pemohon sertifikat untuk menunjukan bukti pelunasannya.
“BPN menyambut baik kegiatan koordinasi dari KP2KP Limboto terkait dengan adanya potensi tax gap transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk mengantisipasi tidak terbayarnya pajak yang terutang," ujarnya.
Dicky juga menegaskan kepada para PPAT setempat, selaku mitra BPN, untuk melakukan cek list terkait dengan pelunasan pajak atas transaksi jual beli yang akan diajukan sertifikatnya. (rig)
