Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

SERANG, DDTCNews – Pemkab Serang memiliki potensi pajak baru dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) pasir laut. Potensi pajak yang akan diraup relatif besar, yaitu mencapai Rp30 miliar per tahunnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Serang Muhammad Novi Fatwarohman menilai potensi itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu, penagihan pajak seharusnya tak hanya dilakukan atas pajak terutang tahun berjalan, tetapi sejak perusahaan itu awal beroperasi.

“Semoga [penagihan pajak] mulai dilakukan sejak mereka melakukan usaha. Mulai dari situ, mereka sudah ditagih dan melakukan kewajibannya membayar pajak ke pemerintah daerah,” katanya, dikutip pada Selasa (23/4/2024).

Novi menyebut perusahaan penambang pasir laut telah beroperasi sejak tahun lalu. Sementara itu, pajak MBLB baru akan dipungut tahun ini. Untuk itu, ia berharap pajak yang dipungut diperhitungkan sejak awal perusahaan penambang pasir itu beroperasi.

“Kami berharap begitu, karena sudah kewajiban perusahaan. Mereka sudah dari tahun lalu beroperasi, tetapi baru tahun ini mau bayar pajaknya. Itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun informasinya,” tuturnya.

Novi juga menyayangkan minimnya informasi dari Pemprov Banten terkait dengan operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Padahal, izin perusahaan tersebut berada di pemerintah pusat dan pemprov Banten.

“Baru ketahuan kemarin, kok ini tak ada informasi dari pemprov kepada pemkab bahwa ada aktivitas penambangan pasir laut. Sebab, memang izin yang mengeluarkan dari pemerintah pusat dan provinsi. Kalau daerah, kita hanya memungut pajaknya saja dari pengusaha,” ujarnya.

Untuk pembayaran pajak pada tahun ini, lanjut Novi, sudah ada informasi dari Bapenda Kabupaten Serang terkait dengan besaran potensi pajak yang akan diterima dan kesiapan dari pihak perusahaan untuk pembayaran.

Kendati telah ada kesanggupan pembayaran, sambungnya, DPRD Kabupaten Serang komitmen untuk melakukan monitoring dan melakukan sidak ke lapangan dalam rangka memastikan perusahaan mau membayar kewajibannya.

“Dari Bapenda juga memang sudah melakukan uji sampling dan dan jemput bola. Mereka meyakini potensi pendapatannya bisa diberikan tahun ini. Nanti, akan kami kroscek juga ke lapangan untuk pengawasan,” katanya seperti dilansir radarbanten.co.id. (rig)