BERITA TERKINI
Ilustrasi.
TANJUNGPINANG, DDTCNews – Pemprov Kepulauan Riau mengatur kembali ketentuan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau 1/2024.
Perda tersebut merupakan turunan dari UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Beleid ini juga diundangkan sebagai dasar pemungutan pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“Bahwa pajak daerah…merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat di daerah,” bunyi bagian pertimbangan dari Perda Kepulauan Riau 1/2024, dikutip pada Rabu (17/4/2024)
Melalui beleid yang berlaku sejak 4 Januari 2024 itu, pemprov menetapkan tarif atas 7 jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah provinsi. Pertama, tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) ditetapkan sebesar 1,05%.
Sementara itu, tarif PKB 0,5% berlaku untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, dan pemda.
Kedua, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar 10%. Ketiga, pajak alat berat (PAB)—yang juga merupakan nomenklatur baru yang diatur dalam UU HKPD—ditetapkan sebesar 0,2%.
Keempat, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) ditetapkan 10%. Khusus untuk bahan bakar kendaraan umum dikenakan tarif 50% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi. Alhasil, tarif PBBKB untuk kendaraan umum dipatok sebesar 5%.
Kelima, tarif pajak air permukaan (PAP) ditetapkan 10%. Keenam, tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok. Ketujuh, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Tarif opsen pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% dari pajak MBLB terutang.
Untuk diperhatikan, ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan opsen pajak MBLB, baru berlaku mulai 5 Januari 2025. (rig)
