Pajak Hiburan Sentuh 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Kota Bogor

BOGOR, DDTCNews - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor 11/2023.

Perda ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan pelaksanaan pajak daerah diatur dengan perda. Beleid ini juga terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” bunyi pertimbangan Perda Kota Bogor 11/2023, dikutip pada Kamis (4/4/2024).

Melalui beleid tersebut, Pemkot Bogor di antaranya menetapkan tarif baru pajak daerah. Secara lebih terperinci, Perda Kota Bogor 11/2023 itu memuat tarif atas 7 jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemkot Bogor.

Pertama, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Tarif PBB-P2 ditetapkan secara bervariasi tergantung pada jenis objek dan nilai jual objek pajak (NJOP) dengan perincian sebagai berikut:

• 0,10% untuk NJOP di atas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta;
• 0,125% untuk NJOP di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta;
• 0,15% untuk NJOP di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar;
• 0,175% untuk NJOP di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar;
• 0,20% untuk NJOP di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar;
• 0,225% untuk NJOP di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar;
• 0,25% untuk NJOP di atas Rp10 miliar; dan
• 0,075% atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak.

Kedua, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Ketiga, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Secara umum, tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% atas atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

Namun, terdapat tarif khusus yang berlaku untuk PBJT atas jasa hiburan tertentu dan PBJT atas tenaga listrik dengan perincian sebagai berikut.

Keempat, pajak reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Kelima, pajak air tanah (PAT). Tarif PAT ditetapkan sebesar 20%. Keenam, opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari PKB terutang.

Ketujuh, opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari BBNKB terutang. Pemkot Bogor memutuskan untuk tidak memungut pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dan pajak sarang burung walet.

Perda tersebut berlaku mulai 5 Januari 2024. Berlakunya beleid itu akan sekaligus menggantikan sejumlah perda terdahulu. Adapun khusus untuk ketentuan mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB baru akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025. (sap)