BERITA TERKINI
Ilustrasi.
DENPASAR, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat melakukan penyitaan berupa pemblokiran rekening milik wajib pajak di Bank Mandiri KC Teuku Umar, Kota Denpasar pada 13 Juni 2023.
Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Faisal Fahmi mengatakan pemblokiran merupakan salah satu bentuk sita atas utang pajak yang belum dipenuhi sampai dengan dilaksanakannya penagihan pajak dengan surat paksa.
“Penyitaan dilakukan sebagai upaya menertibkan wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak setelah kami sampaikan surat paksa, tetapi dalam waktu 2x24 jam tidak ada itikad baik dari wajib pajak untuk melunasi,” katanya dikutip dari situs web DJP, Rabu (5/7/2023).
Faisal menambahkan penyitaan yang dilakukan KPP telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada Pasal 12 UU No. 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), sebagaimana diubah dengan UU 19/2000.
Melalui kegiatan ini, lanjutnya, KPP berharap wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, terutama dalam membayar utang pajak sebelum jatuh tempo sehingga tindakan penagihan dapat dihindari.
Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Penyitaan dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 15 UU PPSP). Adapun yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 16 UU PPSP).
Pasal 14 ayat (1) UU PPSP menerangkan penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya di pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu. (rig)
