KP2KP SENGKANG

Banyak Bendahara Desa Salah Paham Peraturan Pajak, KP2KP Beri Edukasi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 Oktober 2023 | 16:30 WIB
Banyak Bendahara Desa Salah Paham Peraturan Pajak, KP2KP Beri Edukasi

Ilustrasi.

SENGKANG, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang melaksanakan kegiatan edukasi perpajakan dalam rangka pengelolaan dana desa Kabupaten Wajo pada 20 September 2023.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Pitumpanua Sriati Dahlan menilai edukasi dibutuhkan untuk menyamakan persepsi terkait dengan ketentuan pemotongan dan pemungutan pajak atas belanja desa.

“Di lapangan, masih banyak bendahara desa yang belum sepenuhnya paham peraturan perpajakan. Sering kali terjadi perdebatan antara petugas pemeriksa dari Inspektorat Daerah dan bendahara desa,” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Selasa (17/10/2023).

Baca Juga:
Tanya Pemotongan Pajak untuk Jasa Rias, Bendahara Konsultasi ke Fiskus

Untuk itu, Sriati berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pencerahan tentang kewajiban perpajakan yang harusnya dipotong dan dipungut oleh bendahara desa, terutama dalam kaitannya dengan belanja desa.

Sementara itu, Kepala KP2KP Sengkang Riza Kurniawan menjelaskan terjadinya perbedaan persepsi terkait peraturan perpajakan dikarenakan adanya perubahan beberapa aturan yang mungkin belum diketahui oleh bendahara desa dan Inspektorat Daerah.

Selain edukasi tersebut, KP2KP juga menggelar kegiatan rekonsiliasi untuk menyelesaikan adanya perbedaan data potensi pajak antara KPP Pratama Watampone dan data pajak yang telah dibayarkan oleh bendahara desa.

Baca Juga:
WNA Bisa Manfaatkan PPN Rumah Ditanggung Pemerintah, Asal Penuhi Ini

Seiring dengan kegiatan edukasi dan rekonsiliasi ini, KP2KP mengingatkan pemerintah daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai informasi, terdapat 50 peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi perpajakan dan rekonsiliasi tersebut. Peserta kegiatan merupakan perwakilan dari 31 desa dari 2 kecamatan di Kabupaten Wajo, yaitu Kecamatan Pitumpanua dan Kecamatan Keera. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Penyaluran Kredit di Awal Tahun Naik, Uang Beredar Ikut Tumbuh

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

10 Jenis Pajak Daerah di DKI Jakarta beserta Tarif Barunya

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:00 WIB SE-1/PJ/2024

Sebelum Pemeriksaan Bukper, DJP Harus Lakukan Penelaahan

Jumat, 23 Februari 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

ESDM: Perlu Insentif Pajak Agar Harga Listrik EBT Lebih Kompetitif