Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah

A+
A-
0
A+
A-
0
Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah

Ilustrasi. Seorang pria dengan masker berjalan dengan anjingnya melewati jalanan kota yang sepi selama diberlakukan penguncian untuk menekan penyebaran virus corona (COVID-19) di Sydney, Australia, Senin (23/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Loren Elliott/HP/djo

CANBERRA, DDTCNews – Pemerintah Australia telah mengeluarkan tambahan fasilitas pajak untuk mendukung keberlangsungan para pelaku usaha selama pandemi Covid-19.

Otoritas pajak Australia, Australian Taxation Office (ATO) menyatakan tambahan fasilitas pajak itu terdiri atas penundaan kewajiban pajak, pembebasan sanksi bunga dan denda, perpanjangan masa pembayaran kredit, dan fasilitas lainnya.

“Kami tidak akan mengenakan bunga pada berbagai angsuran yang terkait dengan tahun penghasilan 2021-2022, ketika Anda telah berhati-hati untuk memperkirakan kewajiban pajak akhir tahun Anda,” sebut ATO dalam keterangan resmi, Senin (20/09/2021).

Baca Juga: Ada Penegasan Ketentuan Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan

Penundaan penyetoran PPN atau Goods and Services Tax/GST bagi importir. Penundaan itu berlaku sampai dengan barang yang diimpor datang dan terjual. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, importir harus mengajukan permohonan daan mengubah siklus pelaporan keuangannya ke otoritas pajak.

Selanjutnya, pembebasan sanksi bunga dan denda bagi pelaku usaha terdampak Covid-19. Fasilitas tersebut dilakukan dengan pertimbangan pelaku usaha benar-benar terdampak usahanya oleh Covid-19 sehingga perlu diberi fasilitas tersebut hingga batas waktu tertentu.

Lebih lanjut, fasilitas perpanjangan pembayaran kredit dari perusahaan swasta hingga 30 Juni 2022. Perpanjangan masa pembayaran tersebut dapat diberikan dengan pengajuan permohonan terlebih dahulu ke otoritas pajak, serta melengkapi beberapa persyaratan.

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Berikutnya, fasilitas penangguhan kewajiban pembayaran jaminan pensiun karyawan. Penangguhan tersebut dapat diberikan apabila diajukan ke otoritas pajak sebulan sebelum jatuh tempo pembayaran sebagai pihak yang terdampak Covid-19 keberlangsungan usahanya.

ATO berharap berbagai kebijakan yang diluncurkan pemerintah melalui fasilitas pajak tersebut dapat menjaga keberlangsungan usaha di Australia selama pandemi Covid-19 yang masih melanda hingga saat ini. (rizki/rig)

Baca Juga: Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan
Topik : australia, pandemi covid-19, dunia usaha, insentif pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:52 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Simak, Ini 2 Kegiatan Strategi Pengawasan Pajak yang Dijalankan DJP

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital