Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Aturan Turunan Klaster Perpajakan Sedang Disusun, Ini Saran Pengusaha

A+
A-
0
A+
A-
0
Aturan Turunan Klaster Perpajakan Sedang Disusun, Ini Saran Pengusaha

Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita (kanan) dalam seminar Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan yang diselenggarakan Kemenko Perekonomian, Kamis (19/11/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi klausul-klausul baru pada klaster perpajakan UU Cipta Kerja. Meski demikian, terdapat sejumlah isu yang belum diakomodasi ke dalam undang-undang tersebut.

Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita mengatakan banyak aspek penting yang ditindaklanjuti pemerintah melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Namun, sambungnya, pengusaha masih belum puas terhadap klausul perpajakan di UU Cipta Kerja.

"Namun, kalau ditanya apakah pengusaha cukup puas? Pasti tidak, karena ini baru sebagian dari yang esensial. Banyak yang belum masuk karena memang tidak mungkin juga masuk semua," katanya, Kamis (19/11/2020).

Baca Juga: Rancang Target Penerimaan Pajak 2023, Sri Mulyani: Kami Akan Hati-Hati

Suryadi mengakui klausul perpajakan pada UU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan investasi dan meringankan beban yang harus ditanggung pengusaha. Meski demikian, masih banyak isu-isu spesifik dari sektor-sektor tertentu yang dirasa belum diakomodasi.

Oleh karena itu, ia mengusulkan Ditjen Pajak (DJP) selaku penyusun rancangan aturan turunan pelaksanaan klaster perpajakan UU Cipta Kerja untuk menyosialisasikan rancangan aturan yang sedang disusun secara lengkap.

"Sering setiap ada sosialisasi itu yang disampaikan tidak detail, apalagi sekarang kan belum ada PP jadi simpang siur. Oleh karena itu, setiap sektor harus dapat RPP-nya dan semua harus bisa kasih masukan dan di sana bisa membahas," tuturnya.

Baca Juga: Target Penerimaan Pajak Dinaikkan, Sri Mulyani Yakin Bisa Terlampaui

Selain itu, lanjut Suryadi, terdapat klausul-klausul pada UU Cipta Kerja yang masih perlu segera diperjelas kepada pengusaha. Misal, mengenai syarat mendapatkan fasilitas pengecualian dari objek pajak atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.

Oleh karena itu, ia berharap aturan turunan klaster perpajakan UU Cipta Kerja dapat memperjelas jangka waktu investasi dan jenis investasi yang dipersyaratkan sehingga dividen yang diterima bisa dikecualikan dari objek pajak.

"Penjelasan saja kadang belum jelas jadi kami harap ada contoh juga. Saya memohon dengan sangat ada penjelasan, seperti penghitungan itu ada contohnya biar jelas," ujar Suryadi. (rig)

Baca Juga: APBN Surplus Rp73,6 Triliun, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang

Topik : uu cipta kerja, apindo, sosialisasi, aturan turunan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 19 November 2020 | 20:53 WIB
tindak sosialisasi perpajakan kepada stakeholders dari pemerintah dapat diapresiasi,, dengan melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait, aturan turunan akan disusun lebih sesuai sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggarkan Rp35,5 Triliun, Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Segera Cair

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perpanjang Lagi Waktu Lapor SPT Tahunan? DJP Ingatkan Aturan Ini

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:00 WIB
DENMARK

Redam Lonjakan Harga Energi, Negara Ini Pangkas Pajak Listrik

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pinjaman World Bank Bakal Dipakai untuk Optimalisasi Pajak Orang Kaya

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2