Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Literasi
Rabu, 15 Juli 2020 | 19:11 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:26 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARMENIA
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:40 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Aspek Hubungan Sosial dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Aspek Hubungan Sosial dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Pajak

PENGGELAPAN pajak merupakan salah satu aktivitas yang dapat secara signifikan mengurangi penerimaan pajak.

Lewat studi yang berjudul “Tax Evasion on Social Network” dalam Journal of Economic Behavior and Organisation, penulis mengaplikasikan teori jaringan (network theory) terkini serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pengambilan keputusan individu dalam konteks komparasi sosial terhadap perilaku penggelapan pajak.

Secara garis besar, inti dari studi yang menggabungkan aspek sosiologi dan ekonomi ini ialah untuk menunjukkan hubungan antara sentralitas jaringan (Bonacich/network centrality), jaringan sosial, dan penggelapan pajak. Sentralitas jaringan sendiri dapat dilihat sebagai suatu konsep sosiologi untuk mengukur pengaruh atau kemampuan pihak-pihak yang terlibat di dalam sebuah jaringan.

Baca Juga: Penyelesaian Keberatan: Permintaan Data/Informasi Wajib Pajak

Model jaringan mengasumsikan bahwa wajib pajak memiliki perhatian atas konsumsi (pola hidup) yang dipengaruhi wajib pajak lainnya yang terhubung dalam suatu komunitas. Sebagai konsekuensinya, wajib pajak dapat memiliki kecenderungan menggelapkan pajak untuk meningkatkan status sosial mereka di dalam jaringan tersebut.

Asumsi komparasi sosial ini didukung oleh beberapa literatur yang menjelaskan keterkaitan antara fenomena ekonomi dengan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkaran sosialnya. Salah satu contohnya adalah pada masa pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan stabilnya pasokan tenaga kerja.

Dalam teori jaringan (Neumark dan Postlewaite, 1998), pengaruh dari situasi ekonomi terhadap penghasilan aktor sentral dalam suatu jaringan akan dapat memengaruhi aktor lainnya, sehingga menginsentif mereka untuk mencari pekerjaan dan berujung pada peningkatan pasokan tenaga kerja. Selain itu, terdapat pula pengaruh komparasi sosial terhadap perilaku konsumsi dan penghematan (Harbaugh, 1996: Hopkins dan Kornienko, 2004).

Baca Juga: Membangun Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Lewat Penegakan Hukum

Pemodelan jaringan yang dilakukan di penelitian ini merupakan perbandingan konsumsi mikro dan dalam jaringan yang terdiri dari 200 wajib pajak serta memiliki karakteristik yang diperlukan dari populasi jaringan sosial. Pendekatan studi ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membatasi komparasi konsumsi pada level agregat dan hanya terbatas pada struktur jaringan yang sangat teratur.

Terdapat dua inti penelitian dari jurnal tersebut. Pertama, jurnal ini menginvestigasi bagaimana perubahan informasi yang didapat dalam suatu jaringan sosial akan memengaruhi keputusan individu atas perilaku kejahatan pajak yang optimal. Kedua, jurnal tersebut menginvestigasi nilai tambah yang didapat dari investasi ‘big data’ oleh otoritas pajak dalam membangun analisis jaringan sosial.

Studi ini menggunakan model mikro yang mengukur tingkat kepuasan individu, terutama dari sisi wajib pajak. Selain menggunakan fungsi utilitas yang memasukkan parameter sanksi dan pemeriksaan pajak, model ini juga memperhitungkan parameter referensi konsumsi yang mencerminkan komparasi sosial pada jaringan tersebut.

Baca Juga: Pemindahbukuan Karena Salah Setor PPh

Kemudian, model ini disimulasikan dengan menggunakan nash equilibrium sehingga dapat dilihat sejauh mana keputusan wajib pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Pada kesimpulannya, penulis menyampaikan tiga hal. Pertama, penulis berusaha untuk memperkenalkan fitur-fitur dinamis pada model yang menghubungkan perilaku saat ini dengan keputusan pelaporan masa lalu dan hasil audit.

Kedua, penulis fokus pada masalah penggelapan pajak sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya oleh Alstadsaeter et al. (2018) dengan menggunakan pendekatan permodelan yang serupa tapi terfokus pada praktik penghindaran pajak.

Baca Juga: Belajar Teknik Audit Pajak atas Cash-Based Economy

Ketiga, dikarenakan asumsi penghasilan individu ditentukan secara eksogen, akan lebih menarik apabila secara formal dimasukkan juga sisi ketenagakerjaan dari individu tersebut.

Model yang dijabarkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan pajak bukan semata-mata merupakan konsekuensi dari kelemahan sistem pajak yang sudah ada. Lebih dari itu, perilaku tersebut juga dapat dilihat dari perspektif mikro yang secara khusus menyasar perilaku wajib pajak lebih mendalam dengan memperhatikan aspek sosial dan karakteristik tempat individu tersebut berada.

Jurnal ini dapat dijadikan rujukan sebagai referensi tambahan bagi pemerhati maupun otoritas pajak yang tertarik untuk mempergunakan sistem jaringan sosial dalam menyikapi pengaruhnya atas perilaku wajib pajak.*

Baca Juga: DJP Gelar Bedah Buku Biarkan Zakat dan Pajak Berbeda
Topik : buku, jurnal, kepatuhan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 15 Juni 2020 | 13:37 WIB
SISTEM PAJAK
Jum'at, 12 Juni 2020 | 19:26 WIB
AKSI UNILATERAL
Kamis, 11 Juni 2020 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 10 Juni 2020 | 17:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 19:11 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:37 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:26 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARMENIA
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:10 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:50 WIB
LKPP 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:49 WIB
KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:40 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:09 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL