Fokus
Literasi
Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES
Kamis, 30 Juni 2022 | 10:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Asosiasi Meminta Sistem Pajak atas Migas Direformasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Asosiasi Meminta Sistem Pajak atas Migas Direformasi

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews – Perusahaan dan asosiasi energi di Australia mengadakan konferensi Australian Petroleum Production and Exploration Association (APPEA) 2022 untuk membahas pentingnya perubahan sistem pajak atas energi.

Ketua APPEA Ian Davies mengatakan pemerintah terus berupa menemukan cara untuk mencapai emisi nol-bersih, salah satunya dengan mengenakan pajak sektor minyak dan gas (migas) untuk mendistorsi penggunaannya.

Namun, lanjutnya, ada baiknya pemerintah fokus pada energi terbarukan yang dapat menggantikan penggunaan migas. Dia menilai fokus pemerintah untuk terus membebankan pajak atas migas dapat mengorbankan keamanan energi suatu negara.

Baca Juga: Kesempatan Terakhir! DJP Imbau Peserta Tax Amnesty Segera Ikut PPS

“Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi tanpa mengorbankan keamanan energi di dalam negeri atau di kawasan,” katanya dikutip dari crikey.com.au, Selasa (17/5/2022).

Menurut laporan The Australian Institute, perusahaan migas terkemuka hampir tidak membayar pajak selama 7 tahun terakhir atas penghasilannya di Australia. Penghasilan tersebut diperkirakan mencapai AUD138 miliar atau setara dengan Rp1.416,50 triliun.

Menurut Davies, konferensi APPEA 2022 diadakan karena perusahaan-perusahaan terkemuka di sektor migas menghadapi tuduhan telah menghindari pajak dan berkontribusi terhadap bencana perubahan iklim.

Baca Juga: Wajib Pajak Ikut PPS di Hari Terakhir? Ingat, Lunasi PPh Final Dulu

Dia mengakui pemulihan iklim dan dekarbonisasi adalah masalah utama bagi perusahaan migas selama bertahun-tahun. Namun demikian, ia menilai masalah tersebut dapat ditangani dengan dukungan teknologi.

Dia menjelaskan teknologi seperti carbon capture, utilisation and storage (CCUS) merupakan cara utama untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbeda pendapat, Anggota DPR Chris Bowen menilai CCUS justru tidak menjawab permasalahan yang ada, meski dapat mengurangi jumlah emisi.

Baca Juga: One on One dengan Usahawan, Tim KP2KP Ungkap Cara Hitung Pajak UMKM

Sementara itu, Pejabat Kepala Eksekutif APPEA Damian Dwyer menuturkan laporan The Australian Institute telah keliru menggambarkan kontribusi industri dan tidak mencerminkan cara kerja sistem pajak. (rig)

Topik : australia, pajak, pajak internasional, migas, reformasi pajak, sistem pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI BALI

Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

berita pilihan

Kamis, 30 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kesempatan Terakhir! DJP Imbau Peserta Tax Amnesty Segera Ikut PPS

Kamis, 30 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak WP Ikut PPS, Menteri ATR Samakan Patuh Pajak dengan Bela Negara

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Ikut PPS di Hari Terakhir? Ingat, Lunasi PPh Final Dulu

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:30 WIB
KP2KP BENTENG

One on One dengan Usahawan, Tim KP2KP Ungkap Cara Hitung Pajak UMKM

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:02 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES

'Monopoli Itu Seperti Perbudakan!'

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SENDAWAR

Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak