Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

AS Ingin Pajak Minimum 15% Diterapkan Tanpa Pengecualian

A+
A-
1
A+
A-
1
AS Ingin Pajak Minimum 15% Diterapkan Tanpa Pengecualian

Komisioner Uni Eropa Paolo Gentiloni, Presiden Eurogrup Paschal Donohoe, Presiden Bank Dunia David Malpass, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Menkeu Amerika Serikat Janet Yellen, Sekjen OECD Mathias Cormann, dan para menteri keuangan G7 berfoto saat pertemuan di Lancaster House, London, Inggris, Sabtu (5/6/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Henry Nicholls/Pool/HP/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Amerika Serikat (AS) menginginkan pajak minimum global untuk korporasi dikenakan tanpa adanya pengecualian dalam bentuk apapun.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pajak minimum global untuk korporasi harus disepakati tanpa mengandung celah-celah tertentu. Pasalnya, celah atau pengecualian akan membuat rezim pajak minimum menjadi lemah.

“Kami tidak akan menyetujui klausul-klausul pengecualian yang berpotensi melemahkan rezim pajak minimum global. Tidak ada pengecualian, baik untuk China ataupun negara lain," ujar Yellen, seperti dikutip dari fxempire.com, Jumat (18/6/2021).

Baca Juga: Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Negara-negara G7 sepakat untuk mendukung pengenaan pajak minimum global untuk korporasi dengan tarif sebesar 15%. Meski demikian, terdapat beberapa negara yang berpotensi menolak rezim pajak minimum tersebut, salah satunya China.

China diketahui memberikan beragam insentif pajak untuk menggenjot pelaksanaan program prioritas. Insentif-insentif ini digunakan untuk menarik investasi dan meningkatkan kegiatan riset dan pengembangan.

Tidak hanya itu, China juga memiliki banyak kawasan ekonomi khusus yang memberikan tarif pajak lebih ringan kepada investor yang menanamkan modalnya di kawasan tersebut.

Baca Juga: Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Negara anggota G7, Inggris, juga dikabarkan sedang mendorong adanya pengecualian terhadap sektor finansial dari rezim pajak minimum global. Inggris dikabarkan akan memperjuangkan pemberian pengecualian itu dalam rapat bersama negara-negara G20 pada Juli 2021.

Irlandia menjadi negara yang sepenuhnya menolak rezim pajak minimum G7. Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe mengatakan Irlandia akan tetap mempertahankan tarif pajak korporasi 12,5%. Tarif rendah tersebut diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketersediaan lapangan kerja. (kaw)

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif
Topik : Amerika Serikat, AS, G7, pajak minimum global

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 25 Juli 2021 | 09:00 WIB
PKN STAN

Ini Pesan Menpar Sandiaga Uno Agar UMKM Tak Takut Dipajaki

Minggu, 25 Juli 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Perpajakan Diperluas, Sri Mulyani Siapkan Rp20,85 Triliun

Minggu, 25 Juli 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Hingga Juni 2021, Posisi Utang Pemerintah Tembus Rp6.554Triliun

Minggu, 25 Juli 2021 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kantor Pajak Alihkan Layanan ke Digital, Ini Kata DJP

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak