ADMINISTRASI PAJAK

Aplikasi e-SPT Hanya Bisa untuk Windows, Belum Compatible di MacOS

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 15 Oktober 2022 | 10:00 WIB
Aplikasi e-SPT Hanya Bisa untuk Windows, Belum Compatible di MacOS

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 versi 2.4.0.0 hanya bisa dioperasikan pada perangkat PC atau laptop dengan sistem operasi (OS) Windows.

Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan bahwa aplikasi tersebut belum bisa dipakai melalui perangkat bersistem operasi macOS oleh Apple. Karenanya, wajib pajak perlu menyesuaikan hal ini apabila ingin meng-install aplikasi e-SPT pada perangkat miliknya.

"Mohon maaf saat ini aplikasi e-SPT hanya dapat digunakan di perangkat berbasis Windows, belum compatible di macOS. Dan tidak ada aplikasi tambahan ya," cuit Ditjen Pajak (DJP) melalui akun @kring_pajak di Twitter, Sabtu (15/10/2022).

Baca Juga:
Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Penjelasan DJP di atas menjawab pertanyaan netizen yang ingin mengunduh aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 pada perangkat bersistem operasi macOS miliknya.

"Apakah e-SPT 21/26 bisa di-install di macOS?" tanya sebuah akun.

Wajib pajak yang ingin mengunduh aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 bisa mengaksesnya melalui laman https://www.pajak.go.id/id/aplikasi-pajak/e-spt-masa-pph-pasal-21-26-versi-2400.

Baca Juga:
Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 versi 2.4.0.0 adalah update terbaru dari aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26, dan memperbarui aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 versi sebelumnya yaitu e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 versi 2.3.

Beberapa pokok perubahan pada versi ini, yaitu:

  • Menu bukti potong tidak final, bagi yang tidak ber-NPWP atau bukan pegawai, untuk PTKP-nya dianggap berstatus TK/0.
  • Pembetulan atas pembulatan per-seribu dikenakan untuk pendapatan kena pajak bagi pegawai harian yang dibayarkan secara bulanan, bukan PPh-nya yang dibulatkan.
  • Untuk SPT Induk, poin B.1.3 sampai dengan B.1.10 untuk kolom Jumlah Penerima Penghasilan dan kolom Jumlah Penghasilan Bruto sudah dapat diedit, sedangkan untuk Jumlah Pajak Penghasilannya tidak dapat diedit.
  • Tombol Select All sudah tersedia untuk menghapus bukti potong.
  • Untuk bendahara pemerintah atau pembuat bukti potong A2 sudah ditambah NIP/NRP.
  • Bukti potong tidak final Pasal 26, DPP-nya otomatis sudah sama dengan bruto.
  • Help Manual pada aplikasi e-SPT ini sudah dibuat detail.

"Untuk pengguna yang telah meng-install aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 versi sebelumnya, cukup install file patch update versi 2.4.0.0 yang tersedia," tulis DJP pada laman resminya.

Baca Juga:
Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi

Sementara itu, bagi pengguna baru dan belum pernah meng-install aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 dapat meng-install dengan file Single Installer Aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2.4.0.0 yang telah disediakan tanpa perlu meng-install versi sebelumnya.

Aplikasi e-SPT ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, serta bendaharawan dan pemotong/pemungut. Baca juga NIK Jadi NPWP, e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2.4 Masih Bisa Dipakai. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi