KAMUS PAJAK

Apa Itu E-Reporting Insentif Covid-19

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
Apa Itu E-Reporting Insentif Covid-19

SEJAK kasus pertama Covid-19 diumumkan, lonjakan pasien positif virus Corona di Indonesia masih terus terjadi. Guna melindungi segenap masyarakat sekaligus meredam dampak Covid-19 yang meluas ke berbagai bidang, pemerintah menggelontorkan berbagi insentif pajak.

Namun, wajib pajak yang memanfaatkan insentif tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan atas setiap insentif yang diterima. Laporan tersebut merupakan cara pemerintah untuk menjamin ketepatan pemanfaatan dan menghindari penyalahgunaan insentif.

Laporan itu dapat disampaikan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Saluran tertentu yang dimaksud terletak di aplikasi ‘e-Reporting Insentif Covid-19’ pada menu layanan DJP Online. Lantas, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan e-reporting insentif Covid-19.

Baca Juga:
Apa Itu Metode Pengulangan dalam Menentukan Nilai Pabean?

Definisi
E-Reporting insentif Covid-19 adalah sarana pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak yang diberikan dalam rangka penanganan Covid-19. Aplikasi ini menjadi media yang dapat digunakan wajib pajak untuk melaporkan insentif yang diberikan dalam PMK 28/2020 dan PMK 44/2020.

Berbagai jenis laporan realisasi dapat dilaporkan melalui aplikasi ini baik dengan metode upload file excel maupun dengan mengisi secara langsung (metode key in). Adanya aplikasi e-reporting insentif Covid-19 diharapkan memberi kemudahan kepada wajib pajak.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 12 Mei 2020, aplikasi e-reporting terus mengalami perkembangan. Awalnya, aplikasi ini hanya mengakomodasi pelaporan realisasi insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan PPh final DTP untuk UMKM pada PMK 44/2020.

Baca Juga:
Sudah 5.149 Wajib Pajak Lapor Realisasi Repatriasi-Investasi PPS

Sementara itu, untuk wajib pajak yang memanfaatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan angsuran PPh Pasal 25 pada PMK 44/2020 belum bisa mengaksesnya. Namun, per 9 Juli 2020, aplikasi e-reporting sudah bisa digunakan untuk melaporkan realisasi kedua insentif tersebut.

Bahkan, kini aplikasi e-reporting insentif Covid-19 juga dapat digunakan untuk menyampaikan laporan realisasi insentif PPh dan PPN yang ada dalam PMK 28/2020. Adapun insentif yang diberikan PMK 28/2020 terkait dengan barang dan jasa yang diperlukan untuk penanganan Covid-19.

Selain itu, sebelumnya Ditjen Pajak juga sempat melakukan pembaruan atas aplikasi e-reporting insentif Covid-19. Pembaruan tersebut dilakuan dengan menambahkan fitur validasi dan menu monitoring bagi wajib pajak yang berhak menerima fasilitas fiskal yang ada dalam PMK 44/2020.

Baca Juga:
Apa Itu Pencatatan di Bidang Cukai?

Jenis Laporan
SECARA lebih terperinci, saat ini terdapat 9 jenis laporan yang dapat disampaikan melalui aplikasi e-Reporting Insentif Covid-19. Pertama, realisasi PPh Final DTP (PMK-44 Tahun 2020). Kedua, realisasi PPh Pasal 21 DTP (PMK-44 Tahun 2020).

Ketiga, realisasi pembebasan PPh Pasal 21 (PMK-28 Tahun 2020). Keempat, realisasi pembebasan PPh Pasal 21 (PMK-28 Tahun 2020). Kelima, realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor (PMK-28 Tahun 2020).

Keenam, realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor (PMK-44 Tahun 2020). Ketujuh, realisasi pembebasan PPh Pasal 23 (PMK-28 Tahun 2020). Kedelapan, realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 (PMK-44 Tahun 2020). Kesembilan, realisasi PPN DTP (PMK-28 Tahun 2020).

Seluruh laporan tersebut memiliki waktu pelaporan yang berbeda dan diatur dalam PMK masing-masing. Ditjen Pajak (DJP) juga memberikan panduan pengguna (user manual) yang dapat diunduh pada tautan berikut: User_Manual_ereportingcovid19.pdf. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

11 Juli 2020 | 20:49 WIB

Seolah2 DJP buat jebakan batman, kasih angin segar ( relaksasi ), tp belakangan WP dibuat kocar kacir alias tdk tenang, peraturannya buat WP bingung.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 05 Juni 2023 | 18:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Metode Pengulangan dalam Menentukan Nilai Pabean?

Senin, 05 Juni 2023 | 08:45 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah 5.149 Wajib Pajak Lapor Realisasi Repatriasi-Investasi PPS

Jumat, 02 Juni 2023 | 13:00 WIB KAMUS CUKAI

Apa Itu Pencatatan di Bidang Cukai?

Rabu, 31 Mei 2023 | 17:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pemberitahuan Pabean Impor?

BERITA PILIHAN

Rabu, 07 Juni 2023 | 20:00 WIB PERADILAN PAJAK

Soal Persiapan Pengadilan Pajak di Bawah MA, Begini Saran Peneliti

Rabu, 07 Juni 2023 | 18:57 WIB PENGADILAN PAJAK

Begini Kata Komisi Yudisial Soal Pengawasan Hakim Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 16:37 WIB KERJA SAMA PENDIDIKAN

STH Indonesia Jentera dan DDTC Teken MoU Pendidikan Hukum Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Pemanfaatan Insentif Fiskal untuk Energi Terbarukan Belum Optimal

Rabu, 07 Juni 2023 | 14:30 WIB KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

Pemerintah Minta Komwasjak Berpihak ke Wajib Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 12:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Putusan Pengadilan Pajak Harus Berkualitas Agar Bisa Jadi Preseden