Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Anies Baswedan Resmi Bebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Listrik

A+
A-
1
A+
A-
1
Anies Baswedan Resmi Bebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Listrik

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

JAKARTA, DDTCNews—Pemprov DKI Jakarta resmi memberikan insentif bagi pemilik kendaraan bermotor listrik berbasis baterai berupa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan insentif tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan bebas emisi di Jakarta. Dia berharap insentif itu bisa menjadikan warga Jakarta hidup lebih sehat.

“Mudah-mudahan direspons positif. Kami percaya ini bagian ikhtiar kami untuk membuat Jakarta lebih baik, lebih sehat dan harapannya masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat ekonomis dari kebijakan ini,” tuturnya, Kamis (23/01/2020).

Baca Juga: Baru Januari, Defisit APBN 2020 Sudah Tembus Rp36 triliun

Untuk diketahui, BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Insentif pembebasan BBNKB tersebut diatur di Pergub DKI Jakarta No. 3/2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik BBNKB atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Insentif diberikan otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem pemungutan pajak daerah. Pelayanan pemberian insentif pajak ini dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta.

Baca Juga: Negara Ini akan Terapkan Pajak Digital Paling Lambat Desember

Pergub mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 3 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. (rig)

“Mudah-mudahan direspons positif. Kami percaya ini bagian ikhtiar kami untuk membuat Jakarta lebih baik, lebih sehat dan harapannya masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat ekonomis dari kebijakan ini,” tuturnya, Kamis (23/01/2020).

Baca Juga: Baru Januari, Defisit APBN 2020 Sudah Tembus Rp36 triliun

Untuk diketahui, BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Insentif pembebasan BBNKB tersebut diatur di Pergub DKI Jakarta No. 3/2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik BBNKB atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Insentif diberikan otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem pemungutan pajak daerah. Pelayanan pemberian insentif pajak ini dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta.

Baca Juga: Negara Ini akan Terapkan Pajak Digital Paling Lambat Desember

Pergub mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 3 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. (rig)

Topik : insentif kendaraan bermotor listrik, pajak daerah, gubernur dki jakarta, anies baswedan, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 17 Februari 2020 | 17:01 WIB
INSENTIF FISKAL
Senin, 17 Februari 2020 | 16:40 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Senin, 17 Februari 2020 | 16:10 WIB
KINERJA INVESTASI
Senin, 17 Februari 2020 | 14:41 WIB
KINERJA INVESTASI
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:13 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:06 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 19 Februari 2020 | 19:50 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:58 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:42 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:20 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:13 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 17:58 WIB
SPANYOL
Rabu, 19 Februari 2020 | 16:44 WIB
PMK 11/2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN CUKAI