INSENTIF FISKAL

Anggaran Program PEN 2022 Dinaikkan Jadi Rp451 Triliun

Dian Kurniati | Senin, 17 Januari 2022 | 10:30 WIB
Anggaran Program PEN 2022 Dinaikkan Jadi Rp451 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) meninjau operasi pasar yang digelar di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/1/2022). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali menambah alokasi dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 menjadi Rp451 triliun, dari sebelumnya Rp414 triliun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penambahan alokasi dana PEN 2022 disetujui dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pengalokasian dana PEN tersebut terbagi dalam 3 klaster.

"Terkait dengan PEN, ini disiapkan anggaran di tahun 2022 sebesar Rp451 triliun," katanya, Minggu (16/1/2022).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Airlangga menuturkan alokasi dana PEN 2022 terbagi dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemulihan ekonomi kepada UMKM dan korporasi. Meski demikian, ia tak memerinci perubahan pagu untuk masing-masing klaster tersebut.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan pagu PEN 2022 senilai Rp414 triliun, yang terdiri atas bidang kesehatan senilai Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.

Untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi, dananya akan dipakai untuk program yang berhubungan dengan infrastruktur konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, dukungan UMKM/korporasi/BUMN, investasi pemerintah, dan insentif perpajakan.

Baca Juga:
Dirjen Anggaran Sebut Surplus APBN 2024 Tak Bakal Setinggi Tahun Lalu

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah menyetujui pelaksanaan sejumlah program PEN yang akan dilakukan pada tahun ini. Misal, perpanjangan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan mobil dan PPN DTP atas penyerahan rumah.

Selain itu, Presiden juga telah menyetujui front-loading penyaluran beberapa bantuan pada kuartal I/2022, seperti perluasan penerima manfaat untuk bantuan tunai kepada pedagang kaki lima (PKL), warung, dan nelayan.

Jumlah penerima diperkirakan mencapai 2,76 juta orang yang terdiri atas 1 juta PKL dan pemilik warung, serta 1,76 juta nelayan penduduk miskin ekstrem. Nominal bantuan yang diberikan masing-masing senilai Rp600.000.

"Ini akan segera dilaksanakan dan Pak Presiden menyetujui untuk perlindungan sosial akan dilakukan front-loading," ujar Airlangga. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara