BERITA TERKINI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) meninjau operasi pasar yang digelar di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/1/2022). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/hp.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali menambah alokasi dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 menjadi Rp451 triliun, dari sebelumnya Rp414 triliun.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penambahan alokasi dana PEN 2022 disetujui dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pengalokasian dana PEN tersebut terbagi dalam 3 klaster.
"Terkait dengan PEN, ini disiapkan anggaran di tahun 2022 sebesar Rp451 triliun," katanya, Minggu (16/1/2022).
Airlangga menuturkan alokasi dana PEN 2022 terbagi dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemulihan ekonomi kepada UMKM dan korporasi. Meski demikian, ia tak memerinci perubahan pagu untuk masing-masing klaster tersebut.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan pagu PEN 2022 senilai Rp414 triliun, yang terdiri atas bidang kesehatan senilai Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.
Untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi, dananya akan dipakai untuk program yang berhubungan dengan infrastruktur konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, dukungan UMKM/korporasi/BUMN, investasi pemerintah, dan insentif perpajakan.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah menyetujui pelaksanaan sejumlah program PEN yang akan dilakukan pada tahun ini. Misal, perpanjangan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan mobil dan PPN DTP atas penyerahan rumah.
Selain itu, Presiden juga telah menyetujui front-loading penyaluran beberapa bantuan pada kuartal I/2022, seperti perluasan penerima manfaat untuk bantuan tunai kepada pedagang kaki lima (PKL), warung, dan nelayan.
Jumlah penerima diperkirakan mencapai 2,76 juta orang yang terdiri atas 1 juta PKL dan pemilik warung, serta 1,76 juta nelayan penduduk miskin ekstrem. Nominal bantuan yang diberikan masing-masing senilai Rp600.000.
"Ini akan segera dilaksanakan dan Pak Presiden menyetujui untuk perlindungan sosial akan dilakukan front-loading," ujar Airlangga. (rig)
