Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Alat Makan Hingga Kemasan Plastik Kena Cukai? DJBC: Masih Dikaji

A+
A-
2
A+
A-
2
Alat Makan Hingga Kemasan Plastik Kena Cukai? DJBC: Masih Dikaji

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan terus mematangkan rencana pengenaan cukai atas produk plastik.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan rencana pengenaan cukai atas kantong plastik telah meluas pada produk plastik lainnya. Hal itu dilakukan agar dampak pengenaan cukai terhadap penurunan sampai plastik lebih besar.

"Kami sebetulnya [mengusulkan cukai pada] kantong kresek. Namun, diperlebar oleh teman-teman di DPR karena tanggung, kenapa tidak sekalian plastik lainnya. Ini kami mulai menyusun administrasinya," katanya, Selasa (5/7/2022).

Baca Juga: Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Iyan mengatakan pengenaan cukai produk plastik makin mendesak karena Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik ke laut terbesar di dunia setelah China. Sampah plastik Indonesia di lautan berkisar 0,48-1,29 metrik ton per tahun.

Selain itu, lanjutnya, tren komposisi sampah plastik juga menunjukkan peningkatan. Pada 2013, plastik telah berkontribusi sebesar 14% terhadap total sampah yang diproduksi. Pada 2016, kontribusi sampah plastik naik menjadi 16%.

DJBC masih melakukan kajian komprehensif dan mencari best practices pungutan cukai atas produk plastik di dunia. Saat ini, sudah banyak negara yang mengenakan cukai atas berbagai produk plastik seperti kantong, kemasan, wadah, sedotan, dan alat makan.

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Kantong plastik menjadi objek cukai paling populer karena terdapat 38 negara yang mengenakannya. Misal, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Kolombia, Denmark, dan Belanda. Cukai kemasan plastik juga berlaku di Tunisia, Maroko, Lesotho, Ekuador, Portugal, dan Belgia.

Mengenai wadah plastik, negara yang mengenakan cukai di antaranya Brunei Darussalam, Tunisia, Mauritius, Uruguay, dan Bulgaria. Sementara itu, cukai pada sedotan plastik dan alat makan berlaku di negara seperti Brunei Darussalam, Tunisia, Maroko, dan Afrika Selatan.

Selanjutnya, cukai pada produk plastik lainnya, berlaku di Brunei Darussalam, Tunisia, Maroko, dan Lesotho. "Best practices pungutan produk plastik ini bermacam-macam. Tapi, berbagai negara lain sudah menerapkan itu," ujar Iyan.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah akan berhati-hati dalam mengenakan cukai atas produk plastik. Meski telah direncanakan sejak 2016, rencana itu belum berjalan karena memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang masih terdampak pandemi.

Wacana pengenaan cukai kantong plastik sudah mencuat sejak 2016, dan untuk pertama kalinya memasang target setoran cukai kantong plastik pada 2017. Target penerimaan cukai plastik selalu dipasang setiap tahun. Pada 2022, setoran cukai plastik ditarget Rp1,9 triliun. (rig)

Baca Juga: NIK Sebagai NPWP, Pemerintah Siapkan Mitigasi Kebocoran Data WP
Topik : djbc, cukai plastik, kresek, sedotan, alat makan, kebijakan cukai, penerimaan cukai, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat

Senin, 08 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PMK 114/2022

Fitur Permohonan Insentif PPh Pasal 25 Sudah Tersedia di DJP Online

Senin, 08 Agustus 2022 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hingga Juli 2022, APBN Cetak Surplus Rp106,1 Triliun

Senin, 08 Agustus 2022 | 10:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Biden Harap DPR Segera Sepakati Pajak Korporasi Minimum 15 Persen

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya