Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada Pajak Karbon, Mayoritas Pengisi Survei Bakal Kurangi Konsumsi Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Ada Pajak Karbon, Mayoritas Pengisi Survei Bakal Kurangi Konsumsi Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pengenaan pajak karbon diyakini akan dapat menurunkan konsumsi atas produk bahan bakar fosil.

Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang dilakukan bersamaan dengan debat DDTCNews periode 23 September - 11 Oktober 2021. Seperti diberitakan sebelumnya, dari jumlah pemberi komentar tersebut, sebanyak 84% menyatakan setuju dengan adanya pengenaan pajak karbon.

Dari 239 pengisi survei tersebut, sebanyak 74,9% setuju dan sangat setuju pajak karbon dapat menurunkan konsumsi atas produk bahan bakar fosil. Data ini sejalan dengan beberapa komentar peserta dalam kolom debat.

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih

Seperti komentar Nadia Fahira yang mengatakan adanya pajak karbon dapat membantu Indonesia untuk fokus dalam green economy. Pemakaian bahan bakar yang menghasilkan gas karbon dapat berkurang dan mendorong masyarakat berinovasi menciptakan bahan bakar ramah lingkungan.

“Pajak karbon dapat sebagai pendapatan negara yang selain masuk ke APBN, dapat sebagai sumber dana untuk menfasilitasi penciptaan bahan bakar ramah lingkungan dan inovasi green economy,” ujarnya.

Menurut Devi Yanty, pajak karbon akan mendorong produsen untuk beralih ke sumber energi ramah yang lingkungan. Namun, implementasinya akan menjadi tantangan tersendiri. Di Swedia, yang telah menerapkan pajak karbon sejak 1991, ada skema tahapan implementasi.

Baca Juga: Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Penerapan pajak karbon di Swedia juga menjadi bagian dari reformasi pajak. Tarif dinaikkan secara bertahap sehingga setiap elemen dapat menyesuaikan. Dalam studi kasus Swedia ini, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi aspek yang paling penting dalam penerapan pajak karbon.


Dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pengenaan pajak karbon dilakukan secara bertahap. Pertama, pada 2021 dilakukan pengembangan mekanisme perdagangan karbon.

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

Kedua, pada 2022—2024 diterapkan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax) untuk sektor pembangkit listrik terbatas pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Ketiga, pada 2025 dan seterusnya dilaksanakan implementasi perdagangan karbon secara penuh dan perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan penahapan sesuai dengan kesiapan sektor terkait.

Berdasarkan pada survei tersebut, sebanyak 77% responden juga menyatakan akan mengurangi konsumsi produk bahan bakar fosil jika pajak karbon sudah resmi diimplementasikan.

Baca Juga: AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang


Francisca berpendapat pengenaan pajak karbon sebagai salah satu upaya untuk melindungi bumi dari gas-gas yang berbahaya. Hal ini dikarenakan masyarakat akan berpikir ulang jika menggunakan produk-produk penghasil karbon.

“Ini membawa peluang masyarakat untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk sejenis yang lebih ramah lingkungan,” katanya.

Baca Juga: RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Kelvin Adi Winata mengatakan banyak masyarakat akan memilih bahan bakar yang lebih eco friendly. Namun, menurutnya, pengenaan pajak karbon harus disesuaikan lagi antara tarif dengan harga perolehan bahan bakar CO2 dan bahan bakar jenis lain.

“Harga bahan bakar selain yang menghasilkan CO2 harus disesuaikan supaya masyarakat mau peduli terhadap lingkungan,” katanya.

Sebagai informasi kembali, Ketentuan pajak karbon akan dimulai pada 1 April 2020 dengan pengenaan pertama terhadap badan PLTU batu bara dengan tarif Rp30 per per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Simak, Ini Skema Pengenaan Pajak Karbon dalam UU HPP. (kaw)

Baca Juga: Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP

Topik : survei, survei pajak, pajak, debat, debat pajak, pajak karbon, UU HPP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 09:00 WIB
RUSIA

Otoritas Pajak Mulai Tingkatkan Pengawasan Atas Transaksi Kripto

Selasa, 07 Desember 2021 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Dikurangi, Kriteria Pemberian Fasilitas PPN Jadi 10

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP