Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Ada Pajak Karbon, Mayoritas Pengisi Survei Bakal Kurangi Konsumsi Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Ada Pajak Karbon, Mayoritas Pengisi Survei Bakal Kurangi Konsumsi Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pengenaan pajak karbon diyakini akan dapat menurunkan konsumsi atas produk bahan bakar fosil.

Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang dilakukan bersamaan dengan debat DDTCNews periode 23 September - 11 Oktober 2021. Seperti diberitakan sebelumnya, dari jumlah pemberi komentar tersebut, sebanyak 84% menyatakan setuju dengan adanya pengenaan pajak karbon.

Dari 239 pengisi survei tersebut, sebanyak 74,9% setuju dan sangat setuju pajak karbon dapat menurunkan konsumsi atas produk bahan bakar fosil. Data ini sejalan dengan beberapa komentar peserta dalam kolom debat.

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Seperti komentar Nadia Fahira yang mengatakan adanya pajak karbon dapat membantu Indonesia untuk fokus dalam green economy. Pemakaian bahan bakar yang menghasilkan gas karbon dapat berkurang dan mendorong masyarakat berinovasi menciptakan bahan bakar ramah lingkungan.

“Pajak karbon dapat sebagai pendapatan negara yang selain masuk ke APBN, dapat sebagai sumber dana untuk menfasilitasi penciptaan bahan bakar ramah lingkungan dan inovasi green economy,” ujarnya.

Menurut Devi Yanty, pajak karbon akan mendorong produsen untuk beralih ke sumber energi ramah yang lingkungan. Namun, implementasinya akan menjadi tantangan tersendiri. Di Swedia, yang telah menerapkan pajak karbon sejak 1991, ada skema tahapan implementasi.

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Penerapan pajak karbon di Swedia juga menjadi bagian dari reformasi pajak. Tarif dinaikkan secara bertahap sehingga setiap elemen dapat menyesuaikan. Dalam studi kasus Swedia ini, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi aspek yang paling penting dalam penerapan pajak karbon.


Dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pengenaan pajak karbon dilakukan secara bertahap. Pertama, pada 2021 dilakukan pengembangan mekanisme perdagangan karbon.

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Kedua, pada 2022—2024 diterapkan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax) untuk sektor pembangkit listrik terbatas pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Ketiga, pada 2025 dan seterusnya dilaksanakan implementasi perdagangan karbon secara penuh dan perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan penahapan sesuai dengan kesiapan sektor terkait.

Berdasarkan pada survei tersebut, sebanyak 77% responden juga menyatakan akan mengurangi konsumsi produk bahan bakar fosil jika pajak karbon sudah resmi diimplementasikan.

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak


Francisca berpendapat pengenaan pajak karbon sebagai salah satu upaya untuk melindungi bumi dari gas-gas yang berbahaya. Hal ini dikarenakan masyarakat akan berpikir ulang jika menggunakan produk-produk penghasil karbon.

“Ini membawa peluang masyarakat untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk sejenis yang lebih ramah lingkungan,” katanya.

Baca Juga: Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Kelvin Adi Winata mengatakan banyak masyarakat akan memilih bahan bakar yang lebih eco friendly. Namun, menurutnya, pengenaan pajak karbon harus disesuaikan lagi antara tarif dengan harga perolehan bahan bakar CO2 dan bahan bakar jenis lain.

“Harga bahan bakar selain yang menghasilkan CO2 harus disesuaikan supaya masyarakat mau peduli terhadap lingkungan,” katanya.

Sebagai informasi kembali, Ketentuan pajak karbon akan dimulai pada 1 April 2020 dengan pengenaan pertama terhadap badan PLTU batu bara dengan tarif Rp30 per per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Simak, Ini Skema Pengenaan Pajak Karbon dalam UU HPP. (kaw)

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Topik : survei, survei pajak, pajak, debat, debat pajak, pajak karbon, UU HPP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Penghitungan Imbalan Bunga

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus