Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

84% Peserta Debat Setuju Pajak Karbon Diterapkan di Indonesia

A+
A-
7
A+
A-
7
84% Peserta Debat Setuju Pajak Karbon Diterapkan di Indonesia

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak 84% peserta debat setuju dengan adanya pengenaan pajak karbon di Indonesia.

Debat DDTCNews mengenai pajak karbon hingga Senin 11 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB diikuti 69 peserta pemberi komentar dan 239 pengisi survei. Dari jumlah pemberi komentar tersebut, sebanyak 58 peserta atau 84% menyatakan setuju dengan adanya pengenaan pajak karbon.

DDTCNews menetapkan Donella Mirsha Pratama dan Amelia Lestari Putri sebagai pemenang debat periode 23 September - 11 Oktober 2021 yang mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing Rp500.000. Sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan sebelumnya, pemenang dipilih dari seluruh peserta yang memberikan komentar dan mengisi survei.

Baca Juga: Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Donella mengaku setuju dengan pengenaan pajak karbon. Menurutnya, isu global mengenai eksternalitas negatif akibat emisi karbon memerlukan sebuah intervensi dari pemerintah. Pajak karbon menjadi komitmen nyata Indonesia.

Pengenaan pajak karbon juga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia pada 2020-2024, Nationally Determined Contribution (NDC), dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Donella mengatakan urgensi penerapan pajak karbon salah satunya diakibatkan kelemahan sistem perdagangan emisi (emission trading system/ETS) yang sulit mengukur kapasitas karbon yang telah dihasilkan oleh suatu negara.

Baca Juga: Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Menurutnya, kebijakan ETS kurang efektif karena adanya pergeseran jatah karbon dan pengenaan penalti atas emisi yang melebihi threshold dapat disiasati dengan membeli jatah emisi karbon dari negara lain.

“Dengan pengenaan pigouvian tax sejak awal, para pihak secara tidak langsung dipaksa untuk switch ke energi yang ramah lingkungan. Disinsentif ini juga jauh lebih efektif dibandingkan memberikan reward/insentif kepada pihak-pihak yang berhasil mengurangi emisi karbon,” katanya.

Donella mengatakan penerimaan negara yang diperoleh dari pajak karbon sendiri dapat digunakan untuk earmarking atas domino effect yang dihasilkan. Beberapa peserta debat juga menyoroti penggunaan penerimaan dari kebijakan pajak karbon ini.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Sementara itu, Amelia Lestari Putri menyatakan kurang setuju dengan adanya pengenaan pajak karbon untuk saat ini. Dengan pengenaan pajak pada produsen, akan ada 2 kemungkinan yang muncul.

Pertama, pembebanan pajak akan menambahkan harga pokok produksi. Hal ini berisiko meningkatkan harga jual produk yang dihasilkan. Kedua, subsidi dari pemerintah atas penggunaan produk tersebut dikarenakan produk (listrik) merupakan kebutuhan utama masyarakat.

Untuk kemungkinan pertama, akan memunculkan beban tambahan bagi masyarakat sebagai konsumen karena dikenakan harga yang lebih tinggi. Sementara untuk kemungkinan kedua, pemberian subsidi kurang efektif.

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

“Ini dikarenakan pemerintah kembali akan ikut menunjang pembebanan pajak yang dikenakan atas penggunaan produk tersebut. Terlebih lagi perekonomian Indonesia juga masih belum stabil dikarenakan akibat dari pandemi Covid-19 ini,” ujar Amelia.

Beberapa peserta debat memang menyoroti tambahan beban untuk produsen dan konsumen. Selain itu, ada pula yang menyatakan risiko carbon leakage karena pengenaan pajak karbon yang berbeda-beda di setiap negara.

Kendati demikian, pemerintah dan DPR telah menyepakati pengenaan pajak karbon dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pengenaan pajak karbon dikombinasikan dengan perdagangan karbon. Jika entitas tidak dapat membeli izin emisi (SIE) atau sertifikat penurunan emisi (SPE) atas emisi di atas batasan (cap) seluruhnya maka sisa emisi akan dikenakan pajak karbon.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Ada tahapan pengenaan pajak karbon. Pertama, pada 2021 dilakukan pengembangan mekanisme perdagangan karbon. Kedua, pada 2022—2024 diterapkan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax) untuk sektor pembangkit listrik terbatas pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Ketiga, pada 2025 dan seterusnya dilaksanakan implementasi perdagangan karbon secara penuh dan perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan penahapan sesuai dengan kesiapan sektor terkait. Perluasan sektor tetap memperhatikan kondisi ekonomi, kesiapan pelaku, dampak, dan/atau skala.

Penerapan pajak karbon mengutamakan pengaturan atas subjek pajak badan. Ketentuan pajak karbon akan dimulai pada 1 April 2020 dengan pengenaan pertama terhadap badan PLTU batu bara dengan tarif Rp30 per per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Simak, Ini Skema Pengenaan Pajak Karbon dalam UU HPP. (kaw)

Baca Juga: KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Topik : debat, debat pajak, pajak, pajak karbon, UU HPP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 14:00 WIB
KOTA SEMARANG

Sudah Bayar PBB-P2, Ratusan Wajib Pajak Ikut Undian Berhadiah

Minggu, 05 Desember 2021 | 13:00 WIB
ITALIA

Mulai Tahun Depan, Lapisan Penghasilan Kena Pajak WP OP Direvisi

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:30 WIB
KOTA BENGKULU

Tagih Pajak PBB, Petugas Mulai Turun ke Lapangan

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi