Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada Kecenderungan WP Tak Ungkap Seluruh Hartanya Saat Ikut Tax Amnesty

A+
A-
6
A+
A-
6
Ada Kecenderungan WP Tak Ungkap Seluruh Hartanya Saat Ikut Tax Amnesty

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Dalam rancangan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemerintah mengusulkan program pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam pengampunan pajak (tax amnesty).

Dalam Naskah Akademik (NA) RUU KUP disebutkan walaupun telah diberikan tarif yang relatif rendah untuk menghitung uang tebusan dalam tax amnesty, terdapat kecenderungan wajib pajak untuk tidak mengungkapkan seluruh hartanya. Simak pula ‘Dirjen Pajak: Banyak Peserta Tax Amnesty yang Belum Lapor Seluruh Aset’.

“Karena alasan tidak bersedia membayar uang tebusan yang lebih besar sesuai harta yang sesungguhnya atau karena masih terdapat kekhawatiran wajib pajak jika data tersebut akan dipergunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk penggalian potensi di kemudian hari,” tulis pemerintah dalam NA RUU KUP, dikutip pada Sabtu (10/7/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Dapat Masukan Soal Risiko Moral Hazard Rencana Program Ini

Setidaknya ada 2 kondisi ideal yang diharapkan pemerintah. Pertama, kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diharapkan meningkat. Kepatuhan itu baik dari sisi wajib pajak terdaftar maupun dari jumlah pembayaran pajak yang akan dapat digunakan.

Kepatuhan yang diharapkan adalah yang bersifat sukarela (voluntary compliance) dan bukan kepatuhan yang terpaksa (enforced compliance). Pasalnya, kepatuhan sukarela akan memberikan dampak kepada penerimaan pajak yang lebih signifikan dan mengurangi sengketa DJP dengan wajib pajak pada kemudian hari sebagai risiko diterapkannya penetapan pajak (official assessment).

Kedua, terbentuknya basis data wajib pajak yang lebih akurat dengan adanya program tax amnesty. Basis data tersebut dinilai penting supaya DJP dapat mengetahui keadaan ekonomi wajib pajak. Pengawasan kepatuhan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak juga lebih baik.

Baca Juga: Urgensi Revisi UU KUP dalam Upaya Konsolidasi Fiskal 2023

Pasalnya, dengan basis data yang andal, segala data dan informasi yang dilaporkan wajib pajak dapat dilakukan persandingan. Dengan demikian, DJP dapat menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, masih dalam NA RUU KUP, dapat diusulkan untuk merumuskan kebijakan untuk memberikan kesempatan kembali bagi wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty pada 2016 tapi belum mengungkapkan seluruh hartanya.

“Pengampunan pajak tersebut sebaiknya dirancang dengan skema terbatas, yaitu diberikan hanya kepada wajib pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak di tahun 2016 dan terbatas untuk tahun pajak yang dahulu pernah disampaikan Surat Pernyataan Harta (2015),” tulis pemerintah dalam NA RUU KUP.

Baca Juga: Kurangi Tax Gap PPN, Begini Saran Pakar Pajak

Dalam revisi UU KUP, skema yang disodorkan adalah pengungkapan aset hingga 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan saat tax amnesty. Wajib pajak akan dikenai PPh final 15% dari nilai aset atau 12,5% dari nilai aset jika diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN) yang ditentukan pemerintah.

Wajib pajak akan diberikan penghapusan sanksi. Jika wajib pajak gagal menginvestasikan asetnya dalam SBN, harus membayar 3,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi atau membayar 5% jika ditetapkan DJP. Simak ‘2 Skema Rencana Kebijakan Ungkap Aset Sukarela, Ini Kata Dirjen Pajak’. (kaw)

Baca Juga: Atasi Masalah Fundamental Pajak, Ini Saran Pakar
Topik : revisi UU KUP, pengampunan pajak, tax amnesty, ungkap aset sukarela

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
#MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Rabu, 14 Juli 2021 | 22:54 WIB
Tax amnesty dapat menjadi titik mula untuk menjaring data-data wajib pajak yang selama ini belum diketahui, namun perlu pertimbangan terkait moral hazard yang akan terjadi di masyarakat
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 14 Juli 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ini Estimasi Penerimaan Pajak dari Pengenaan PPh Minimum WP Rugi

Selasa, 13 Juli 2021 | 20:16 WIB
REVISI UU KUP

Penunjukan Pihak Lain Jadi Pemungut Pajak, Ini Potensi Penerimaannya

Selasa, 13 Juli 2021 | 20:15 WIB
REVISI UU KUP

Simak, Ternyata Ini Tujuan Pemerintah Ingin Pungut Pajak Karbon

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan