PROVINSI SULAWESI TENGGARA

89 Perusahaan Nunggak Pajak, Kejati Turun Tangan Lakukan Penagihan

Muhamad Wildan | Minggu, 10 September 2023 | 12:00 WIB
89 Perusahaan Nunggak Pajak, Kejati Turun Tangan Lakukan Penagihan

Ilustrasi.

KENDARI, DDTCNews - Pemprov Sulawesi Tenggara menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penagihan pajak air permukaan.

Asisten I Setda Sulawesi Tenggara Suharno mengatakan terdapat 89 perusahaan yang tidak belum melunasi pajak air permukaan dengan nilai tunggakan mencapai Rp31 miliar.

"Kami optimistis dapat menarik pajak air permukaan, apalagi bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Sulawesi Tenggara akan langsung action untuk membantu pemprov menarik PAD ini," katanya, dikutip pada Minggu (10/9/2023).

Baca Juga:
Ajukan Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi, Status KSWP Harus Valid

Melalui kerja sama antara ketiga pihak, Pemprov Sulawesi Tenggara menyerahkan surat kuasa khusus yang menjadi landasan bagi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menagih pajak atas nama pemprov.

Selama ini, lanjut Suharno, pemprov telah mengambil berbagai upaya dalam menagih tunggakan pajak air permukaan. Namun demikian, 89 perusahaan tersebut tetap tidak menunaikan kewajiban pembayaran pajak air permukaan.

"Kami harap kewajiban-kewajiban dari para penambang khususnya pajak air permukaan segera dipenuhi sehingga pemda dan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merasakan PAD melalui pajak itu," ujar Suharno.

Baca Juga:
Dirjen Pajak: Kami Tidak Akan Ambil yang Bukan Hak Negara

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK Wly Kusumastuti menuturkan kerja sama antar-instansi bakal berfokus pada upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang bergerak di sektor tambang.

"Mereka [perusahaan] sudah menunggak bertahun-tahun. Sehingga kami lebih fokus ke situ. Sinergi dan kolaborasi yang dilakukan dengan harapan sehingga tunggakan pajaknya terbayar," tuturnya seperti dilansir kendaripos.fajar.co.id.

Dengan kerja sama tersebut, lanjut Ely, tunggakan pajak akan diselesaikan melalui upaya nonlitigasi. Aapabila upaya nonlitigasi tersebut tidak berhasil, KPK akan menempuh jalur litigasi.

"Langkah ini kita lakukan untuk mengembalikan hak pemda dan hak masyarakat agar pendapatan daerah dari sektor pajak bisa lebih optimal," katanya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 02 Mei 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi, Status KSWP Harus Valid

Kamis, 02 Mei 2024 | 15:08 WIB DITJEN PAJAK

Dirjen Pajak: Kami Tidak Akan Ambil yang Bukan Hak Negara

Kamis, 02 Mei 2024 | 14:30 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Empat Menteri Negara G20 Dukung Penerapan Pajak Kekayaan Global

BERITA PILIHAN
Kamis, 02 Mei 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi, Status KSWP Harus Valid

Kamis, 02 Mei 2024 | 15:08 WIB DITJEN PAJAK

Dirjen Pajak: Kami Tidak Akan Ambil yang Bukan Hak Negara

Kamis, 02 Mei 2024 | 14:30 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Empat Menteri Negara G20 Dukung Penerapan Pajak Kekayaan Global

Kamis, 02 Mei 2024 | 14:00 WIB KOTA SEMARANG

Diskon PBB 10 Persen Diperpanjang 5 Hari! Berakhir 5 Mei 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Link Aktivasi Ereg Tak Diterima dalam 24 Jam, Harus Pakai Email Lain

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:15 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Profil DJP Online Berstatus Kepala Keluarga Padahal Bukan, Bagaimana?

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:13 WIB LAPORAN KEUANGAN

Pembukuan Akuntansi Sederhana, Pelaku UKM Bisa Pakai Ini

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Proses Aksesi OECD, Pemerintah Indonesia Mulai Penilaian Mandiri