Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

48 Persen Kendaraan Nunggak Pajak, Pemprov Imbau Manfaatkan Pemutihan

A+
A-
0
A+
A-
0
48 Persen Kendaraan Nunggak Pajak, Pemprov Imbau Manfaatkan Pemutihan

Ilustrasi.

TANJUNGPINANG, DDTCNews – Pemprov Kepulauan Riau memperkirakan 48% kendaraan yang terdaftar di wilayah tersebut memiliki tunggakan pajak.

Kepala Bapenda Provinsi Kepri Reni Yusneli mengatakan data tersebut diperoleh dari survei kepuasan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan yang dilakukan setiap tahun. Pemprov pun berupaya menekan angka tunggakan pajak tersebut melalui program pemutihan.

"Hasilnya masih relatif rendah, kurang memuaskan. Baru 52% pemilik kendaraan yang taat membayar pajak," katanya, dikutip pada Senin (18/7/2022).

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Reni menuturkan pemprov kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Juli 2022. Menurutnya, program pemutihan diadakan untuk mendukung pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Program pemutihan pajak kali ini juga diadakan untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI, HUT Provinsi Kepri, dan HUT Bhayangkara. Penyelenggaraan program pemutihan pajak daerah tersebut telah diatur dalam Pergub Kepulauan Riau No. 42/2022.

Beleid itu mengatur program pemutihan pajak pada 2022 akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Program pemutihan tahap pertama dimulai pada 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 dan tahap kedua digelar 20 September hingga 30 November 2022.

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Reni menyebut program pemutihan tahap pertama meliputi insentif penghapusan sanksi administrasi sebesar 100%. Kemudian, ada pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar 100% dan keringanan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50%.

Untuk program pemutihan tahap kedua, insentif yang diberikan berupa penghapusan sanksi administrasi sebesar 100%, pembebasan BBNKB kedua sebesar 100%, dan keringanan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 30%.

Reni menilai periode pemutihan menjadi momentum yang tepat untuk menyegerakan pembayaran dan menuntaskan tunggakan pajak. Dia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan tahap pertama ketimbang menunggu tahap kedua.

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

"Menyadarkan wajib pajak untuk membayar kewajiban tepat waktu itu tidak mudah sehingga kami perlu mengambil kebijakan agar mereka tertarik membayar pajak seperti pemutihan sanksi akibat keterlambatan membayar pajak," ujarnya seperti dilansir kepri.pikiran-rakyat.com. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : provinsi kepulauan riau, pajak kendaraan bermotor, pemutihan pajak, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Hapus NSFP yang Tidak Terpakai di e-Faktur Dekstop

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T