Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Xi Jinping Bakal Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya dan Korporasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Xi Jinping Bakal Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya dan Korporasi

Ilustrasi. Layar menampilkan Presiden China Xi Jinping pada peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis China di Stadion Nasional di Beijing, China, Senin (28/6/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter/WSJ/djo

BEIJING, DDTCNews - Presiden China, Xi Jinping memberikan sinyal adanya rencana untuk meningkatkan tarif pajak atas orang-orang berpenghasilan tinggi dan korporasi demi mencapai kesejahteraan bersama (common prosperity).

"Pemerintah perlu mengembangkan suatu kebijakan yang mampu meredistribusi penghasilan dan meningkatkan penerimaan pajak," kata Xi Jinping dalam pemberitaan Xinhua yang dikutip pada Senin (23/8/2021).

Presiden menjelaskan reformasi ekonomi paada 1978 telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan orang-orang kaya baru di tengah masyarakat. Saat ini, adalah waktu yang tepat untuk menyusun kebijakan guna memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat lain.

Baca Juga: Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Terlepas dari argumen-argumen mengenai peningkatan pajak dan redistribusi kekayaan tersebut, hingga saat ini masih belum terdapat kebijakan pajak tertentu yang secara spesifik diumumkan oleh China. Namun demikian, terdapat kabar yang mengindikasikan pemerintah akan menggulirkan reformasi pajak properti hingga pajak warisan.

Seperti dilansir Tax Notes International, perwakilan dari Kementerian Keuangan, otoritas pajak, dan pejabat pemerintahan pada tingkat pusat dan daerah sempat bertemu dengan pakar pada 11 Mei 2021 untuk mendiskusikan reformasi pajak properti.

Pakar hukum pajak dari Queen Mary University of London Bernard Schneider mengatakan gestur-gestur ini mengindikasikan adanya rencana peningkatan tarif pajak atau penambahan layer penghasilan kena pajak oleh pemerintah.

Baca Juga: Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

"Ini juga mengindikasikan adanya usaha untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak," tuturnya.

Schneider menjelaskan sesungguhnya Pemerintah China sempat berencana mereformasi sistem pajak properti pada 2003. Pajak properti tersebut juga sempat diujicobakan (piloting) di Shanghai dan Chongqing.

Namun, tidak ada kemajuan yang signifikan dari uji coba kebijakan tersebut karena adanya ganjalan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah kala itu masih cenderung mengkhawatirkan dampak pajak terhadap harga properti.

Baca Juga: Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

"Tanah adalah sumber penerimaan yang besar bagi pemerintah daerah di China. Saat ini terdapat indikasi pemerintah pusat akan melanjutkan kebijakannya dengan menerapkan kebijakan pajak properti pada 2025," ujar Schneider. (rig)

Topik : china, presiden xi jinping, pajak penghasilan, HNWI, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:10 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UU HPP Jadi Terobosan Tepat di Tengah Pemulihan Ekonomi

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:01 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

KPP Bisa Akses Data Wajib Pajak dari Luar Negeri, Tapi Ada Syarat Ini