Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Wuih, Menjelang Pilpres Gaji Aparat Desa Naik

0
0

Presiden Joko Widodo di hadapan para perangkat desa se-Indonesia. (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Dengan peraturan baru ini, gaji perangkat desa disetarakan dengan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) Golongan II A. Menurut PP ini, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan sejak PP berlaku, yaitu 28 Februari 2019.

Mengutip setkab.go.id, PP ini ditandatangani Jokowi pada Kamis (28/2/2019) pekan lalu. Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

Baca Juga: Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

1. Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:

a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;
b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;
c. Besaran penghasilan tetap Perangkat desa lain paling sedikit Rp 2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.

Baca Juga: APBN 2020 Mulai Dibahas, Dua Hal Ini Sasarannya

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” demikian bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan itu, pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

PP itu diteken dengan pertimbangan guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lain melalui kenaikan penghasilan tetap.

Baca Juga: Pangkas PPh Final, Presiden Jokowi Ingin UMKM Tangguh

Presiden Joko Widodo pekan lalu mengatakan selain gaji, perangkat desa ke depan juga akan mendapatkan layanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut dia, perbaikan kesejahteraan para perangkat desa itu akan dilakukan lewat revisi peraturan pemerintah PP 47 Tahun 2015 tentang desa. “Akan direvisi paling lama dua minggu,” katanya.

Jokowi meminta perangkat desa yang memenuhi Istora Senayan mengurungkan niatnya melakukan unjuk rasa. Sebab, tuntutan mereka soal kesejahteraan akan segera dipenuhi. (Bsi)

Baca Juga: Jokowi: Saya Enggak Pernah Bagi Tanah 1 Meter Pun ke Pengusaha

Mengutip setkab.go.id, PP ini ditandatangani Jokowi pada Kamis (28/2/2019) pekan lalu. Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

Baca Juga: Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

1. Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:

a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;
b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;
c. Besaran penghasilan tetap Perangkat desa lain paling sedikit Rp 2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.

Baca Juga: APBN 2020 Mulai Dibahas, Dua Hal Ini Sasarannya

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” demikian bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan itu, pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

PP itu diteken dengan pertimbangan guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lain melalui kenaikan penghasilan tetap.

Baca Juga: Pangkas PPh Final, Presiden Jokowi Ingin UMKM Tangguh

Presiden Joko Widodo pekan lalu mengatakan selain gaji, perangkat desa ke depan juga akan mendapatkan layanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut dia, perbaikan kesejahteraan para perangkat desa itu akan dilakukan lewat revisi peraturan pemerintah PP 47 Tahun 2015 tentang desa. “Akan direvisi paling lama dua minggu,” katanya.

Jokowi meminta perangkat desa yang memenuhi Istora Senayan mengurungkan niatnya melakukan unjuk rasa. Sebab, tuntutan mereka soal kesejahteraan akan segera dipenuhi. (Bsi)

Baca Juga: Jokowi: Saya Enggak Pernah Bagi Tanah 1 Meter Pun ke Pengusaha
Topik : gaji perangkat desa, Presiden Jokowi
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK