Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Wuih, Menjelang Pilpres Gaji Aparat Desa Naik

0
0

Presiden Joko Widodo di hadapan para perangkat desa se-Indonesia. (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Dengan peraturan baru ini, gaji perangkat desa disetarakan dengan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) Golongan II A. Menurut PP ini, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan sejak PP berlaku, yaitu 28 Februari 2019.

Mengutip setkab.go.id, PP ini ditandatangani Jokowi pada Kamis (28/2/2019) pekan lalu. Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

Baca Juga: Pangkas PPh Final, Presiden Jokowi Ingin UMKM Tangguh

1. Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:

a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;
b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;
c. Besaran penghasilan tetap Perangkat desa lain paling sedikit Rp 2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.

Baca Juga: Jokowi: Saya Enggak Pernah Bagi Tanah 1 Meter Pun ke Pengusaha

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” demikian bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan itu, pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

PP itu diteken dengan pertimbangan guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lain melalui kenaikan penghasilan tetap.

Baca Juga: Presiden Mendadak Panggil Dirjen Pajak, Diminta Tak Bikin Gaduh?

Presiden Joko Widodo pekan lalu mengatakan selain gaji, perangkat desa ke depan juga akan mendapatkan layanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut dia, perbaikan kesejahteraan para perangkat desa itu akan dilakukan lewat revisi peraturan pemerintah PP 47 Tahun 2015 tentang desa. “Akan direvisi paling lama dua minggu,” katanya.

Jokowi meminta perangkat desa yang memenuhi Istora Senayan mengurungkan niatnya melakukan unjuk rasa. Sebab, tuntutan mereka soal kesejahteraan akan segera dipenuhi. (Bsi)

Baca Juga: Ditjen Pajak Mendadak Konpres Sore Ini

Mengutip setkab.go.id, PP ini ditandatangani Jokowi pada Kamis (28/2/2019) pekan lalu. Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

Baca Juga: Pangkas PPh Final, Presiden Jokowi Ingin UMKM Tangguh

1. Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:

a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;
b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;
c. Besaran penghasilan tetap Perangkat desa lain paling sedikit Rp 2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.

Baca Juga: Jokowi: Saya Enggak Pernah Bagi Tanah 1 Meter Pun ke Pengusaha

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” demikian bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan itu, pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

PP itu diteken dengan pertimbangan guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lain melalui kenaikan penghasilan tetap.

Baca Juga: Presiden Mendadak Panggil Dirjen Pajak, Diminta Tak Bikin Gaduh?

Presiden Joko Widodo pekan lalu mengatakan selain gaji, perangkat desa ke depan juga akan mendapatkan layanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut dia, perbaikan kesejahteraan para perangkat desa itu akan dilakukan lewat revisi peraturan pemerintah PP 47 Tahun 2015 tentang desa. “Akan direvisi paling lama dua minggu,” katanya.

Jokowi meminta perangkat desa yang memenuhi Istora Senayan mengurungkan niatnya melakukan unjuk rasa. Sebab, tuntutan mereka soal kesejahteraan akan segera dipenuhi. (Bsi)

Baca Juga: Ditjen Pajak Mendadak Konpres Sore Ini
Topik : gaji perangkat desa, Presiden Jokowi
artikel terkait
Kamis, 18 April 2019 | 17:52 WIB
KELAPA SAWIT
Kamis, 18 April 2019 | 15:55 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 18 April 2019 | 13:28 WIB
PEMILU 2019
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 02 Mei 2018 | 10:18 WIB
KEAMANAN DATA PAJAK
Senin, 27 November 2017 | 16:13 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN