BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak yang terdampak perubahan wilayah kerja KPP dan KP2KP dalam reorganisasi instansi vertikal Ditjen Pajak (DJP) akan mendapatkan kartu NPWP baru. Ketentuan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (15/4/2021).
Berdasarkan pada ketentuan PER-06/PJ/2021, terhadap perubahan wilayah kerja KPP dan KP2KP, dirjen pajak memindahkan wajib pajak terdaftar dan/atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak (PKP) dari KPP Pratama lama ke KPP Pratama baru sesuai dengan pengalihan wilayah kerja.
KPP Pratama lama memberitahukan kepada wajib pajak dan/atau PKP adanya pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dan/atau tempat pelaporan usaha. Sementara itu, KPP Pratama baru dan KPP Madya menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru.
“KPP Pratama baru dan KPP Madya menerbitkan kartu NPWP baru dan menyampaikannya kepada wajib pajak beserta pemberitahuan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar paling lama 10 hari kerja sejak saat mulai terdaftar (SMT),” bunyi penggalan Pasal 4 ayat (1) b PER-06/PJ/2021.
Jika PKP yang tempat yang tempat pelaporan usahanya dipindahkan merupakan tempat pemusatan PPN terutang, Kanwil atasan KPP Pratama lama menerbitkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang paling lama 10 hari kerja sejak SMT dan berlaku sejak SMT sampai dengan batas waktu sebagaimana telah ditetapkan pada surat keputusan pemusatan sebelumnya.
Seperti diketahui, reorganisasi instansi vertikal DJP meliputi pertama, perubahan nomenklatur Kanwil, KPP, dan KP2KP. Kedua, perubahan wilayah kerja KPP dan KP2KP. Ketiga, perubahan jenis KPP. Simak artikel ‘18 KPP Madya Baru Beroperasi Mulai 3 Mei 2021’.
Selain mengenai reorganisasi DJP, ada pula bahasan tentang pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan air bersih, baik yang belum maupun sudah siap diminum. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2021.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Terhadap perubahan jenis KPP, sesuai dengan PER-06/PJ/2021, dirjen pajak memindahkan wajib pajak terdaftar dan/atau tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak tertentu yang ditetapkan ke KPP Madya. Simak artikel ‘Keputusan Dirjen Pajak, Ribuan WP Pindah ke KPP Madya’ dan ‘Lebih dari 5.000 Wajib Pajak Dipindahkan dari KPP Madya ke KPP Pratama’.
Ketentuan mengenai pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dan/atau tempat pelaporan usaha PKP ke KPP Madya diatur dengan pertama, PER-06/PJ/2021 jika wajib pajak dan/atau PKP berasal dari KPP Pratama yang mengalami perubahan jenis KPP.
Kedua, PER-07/PJ/2020 jika wajib pajak dan/atau PKP berasal selain dari KPP Pratama yang mengalami perubahan jenis KPP. Simak artikel ‘Pelaku Usaha Lewat Sistem Elektronik Wajib Terdaftar di KPP Badora DJP’.
“Wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak yang dipindahkan ke KPP Pratama baru atau KPP Madya melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan ke KPP Pratama baru atau KPP madya sejak SMT,” demikian bunyi Pasal 5 PER-06/PJ/2021. (DDTCNews)
Merujuk pada Pasal 3 PP 58/2021, air bersih yang dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi air bersih yang belum siap diminum dan/atau air bersih yang sudah siap diminum (air minum). Namun, pembebasan PPN tidak berlaku atas air minum kemasan. Adapun beleid ini merevisi PP No. 40/2015.
"[Pembebasan PPN] Termasuk biaya sambung/biaya pasang air bersih dan biaya beban tetap air bersih," bunyi Pasal 3 ayat (1) PP 58/2021. (DDTCNews/Kontan)
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor terbitnya PP 58/2021 dimaksudkan untuk menyempurnakan beleid sebelumnya, yakni PP 40/2015. Dalam beleid yang lama, sambungnya, belum diatur ketentuan terkait dengan biaya sambung/biaya pasang serta biaya beban tetap air bersih.
“Padahal pada praktiknya, dalam proses penyediaan air bersih, sulit untuk dipisahkan antara air bersih itu sendiri dengan usaha penyediaannya serta jaringan penyaluran airnya,” ujarnya. (Kontan)
Salah satu lampiran yang ada dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh badan yakni laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik. Pasalnya, ada perubahan 3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam laporan keuangan yang disampaikan dalam SPT Tahunan PPh 2020.
Ketiganya adalah PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73. Substansi yang ada dalam ketiga PSAK tersebut berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Kondisi ini dinilai berisiko memunculkan multitafsir yang pada gilirannya akan meningkatkan sengketa pajak. (Bisnis Indonesia)
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berpandangan adanya sinyal positif dalam negosiasi antaryurisdiksi untuk mencapai konsensus atas Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) di bawah koordinasi OECD.
Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) BKF Pande Putu Oka Kusumawardani mengatakan pemerintah Amerika Serikat (AS) baru-baru ini memberikan posisinya atas Pillar 1 mengenai pemajakan ekonomi digital dan Pillar 2 mengenai penetapan tarif pajak minimum global.
"Hal ini tentunya positif dalam mendukung pencapaian konsensus global atas proposal Pillar 1 dan Pillar 2," ujar Oka. (DDTCNews) (kaw)
