Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pelaku Usaha Lewat Sistem Elektronik Wajib Terdaftar di KPP Badora DJP

A+
A-
6
A+
A-
6
Pelaku Usaha Lewat Sistem Elektronik Wajib Terdaftar di KPP Badora DJP

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak merilis beleid yang menetapkan KPP Badan dan Orang Asing (Badora) sebagai tempat terdaftarnya pelaku usaha melalui sistem elektronik.

Adapun pelaku usaha melalui sistem elektronik adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang terdiri atas pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE (PPMSE) dalam dan luar negeri.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-07/PJ/2020. Peraturan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, sekaligus meningkatkan pengawasan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha PMSE.

Baca Juga: Sengketa Jasa Asuransi Unit Link yang Dikecualikan dari Pemungutan PPN

“Perlu mengatur tempat terdaftar pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri dan dalam negeri dalam administrasi perpajakan,” demikian kutipan salah satu pertimbangan beleid tersebut.

Melalui peraturan ini, DIrjen Pajak memperluas wajib pajak yang terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing. Pada beleid terdahulu yaitu Peraturan Dirjen Pajak No.10/PJ/2018 hanya ada dua wajib pajak, yaitu BUT yang berkedudukan di Jakarta dan orang asing yang bertempat tinggal di Jakarta.

Namun, kini seluruh pelaku usaha melalui sistem elektronik mulai dari BUT yang merupakan PPMSE dan berkedudukan di luar Jakarta, wajib pajak badan PPMSE dalam negeri dan luar negeri, pedagang luar negeri hingga penyedia jasa luar negeri terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing.

Baca Juga: Menperin Bakal Ajukan Perpanjangan Insentif PPN Rumah

Adapun ketetapan tempat pendaftaran tersebut akan dilakukan dengan penerbitan Keputusan Dirjen Pajak. Namun, penetapan ini hanya berlaku bagi pelaku usaha melalui sistem elektronik yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memenuhi kewajiban sebagai pemungut PPN atas PMSE.

Selain itu, penetapan juga akan dilakukan bagi pelaku usaha melalui sistem elektronik yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan untuk dikenai PPh atau pajak transaksi elektronik. Lebih lanjut, Keputusan Dirjen Pajak atas tempat pendaftaran sekurang-kurangnya memuat 4 informasi.

Pertama, nama pelaku usaha luar negeri. Kedua, nomor identitas perpajakan yang digunakan untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. Ketiga, mata uang yang digunakan untuk pembayaran dan/atau penyetoran pajak.

Baca Juga: Memahami Pajak Pertambahan Nilai di Tengah Kontroversinya

Keempat, kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha luar negeri. Adapun beleid ini diundangkan dan berlaku mulai 17 April 2020. Berlakunya beleid ini akan sekaligus mencabut beleid terdahulu yaitu Peraturan Dirjen Pajak No.PER-25/PJ/2013 dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2018. (kaw)

Topik : PER-07/2020, PMSE, perusahaan digital, ekonomi digital, PPN, KPP Badora
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 15 Juni 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 15 Juni 2021 | 14:41 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 15 Juni 2021 | 08:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 15 Juni 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:18 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:55 WIB
KEKAYAAN NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:48 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:07 WIB
PMK 56/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA