Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

WP Penunggak Pajak Disandera di Lapas

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara atau disebut dengan Suluttenggomalut, bekerja sama dengan Ditjen Permasyarakatan Kemenkumham serta Kepolisian Republik Indonesia kemarin (22/12) melakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak.

Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut Dionysius Lucas Hendrawan mengatakan penyanderaan ini sesuai dengan aturan, di mana penyanderaan akan dilakukan paling lama enam bulan dan bisa diperpanjang paling lama enam bulan.

"Namun jika utang pajak sudah dilunasi, maka sandera bisa segera dibebaskan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (22/12).

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Penyanderaan atau gijzeling ini dilakukan terhadap penunggak pajak dari PT MAM yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo yang berinisial JK berusia 60 tahun dengan status WNI. Penanggung pajak perusahaan tersebut saat ini dititipkan di Lapas Salemba DKI Jakarta.

"Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan, perusahaan ini mempunyai utang pajak sebesar Rp802,6 juta," katanya.

Di sisi lain Kepala KPP Pratama Gorontalo Ahmad Tirto Nugroho menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Permasyarakatan Salemba, Kepolisian Republik Indonesia, dan sejumlah pihak terkait yang telah mendukung dalam pelaksanaan penyanderaan.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Tirto mengatakan penyanderaan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi para penunggak pajak yang sampi saat ini belum melunasi utang pajaknya.

Kendati demikian, Ditjen Pajak mengharapkan agar para wajib pajak yang memiliki utang pajak untuk bisa memanfaatkan program pengampunan pajak yang akan berakhir pada 31 Maret 2017.

Jika wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak, maka sesuai dengan pasal 11 UU Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 sanksi administrasi dan pidana akan dihapuskan seluruhnya dengan hanya membayar pokok tagihan dan biaya penagihan. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak

"Namun jika utang pajak sudah dilunasi, maka sandera bisa segera dibebaskan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (22/12).

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Penyanderaan atau gijzeling ini dilakukan terhadap penunggak pajak dari PT MAM yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo yang berinisial JK berusia 60 tahun dengan status WNI. Penanggung pajak perusahaan tersebut saat ini dititipkan di Lapas Salemba DKI Jakarta.

"Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan, perusahaan ini mempunyai utang pajak sebesar Rp802,6 juta," katanya.

Di sisi lain Kepala KPP Pratama Gorontalo Ahmad Tirto Nugroho menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Permasyarakatan Salemba, Kepolisian Republik Indonesia, dan sejumlah pihak terkait yang telah mendukung dalam pelaksanaan penyanderaan.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Tirto mengatakan penyanderaan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi para penunggak pajak yang sampi saat ini belum melunasi utang pajaknya.

Kendati demikian, Ditjen Pajak mengharapkan agar para wajib pajak yang memiliki utang pajak untuk bisa memanfaatkan program pengampunan pajak yang akan berakhir pada 31 Maret 2017.

Jika wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak, maka sesuai dengan pasal 11 UU Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 sanksi administrasi dan pidana akan dihapuskan seluruhnya dengan hanya membayar pokok tagihan dan biaya penagihan. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak
Topik : penagihan pajak, gizeling, ditjen pajak, polri
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL