Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

WP Badan Bersiap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Penghasilan Minimum

A+
A-
53
A+
A-
53
WP Badan Bersiap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Penghasilan Minimum

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana menerapkan alternative minimum tax (AMT) sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Rencana pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (3/6/2021).

Dalam materi pemaparan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR disebutkan wajib pajak badan dengan pajak penghasilan (PPh) terutang kurang dari batasan tertentu akan dikenai pajak penghasilan minimum.

“Kita akan melakukan alternative minimum tax approach supaya compliance menjadi lebih bisa diamankan," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

Rencana pengenaan AMT ini sejatinya juga sudah muncul pada 2016, saat pemerintah berencana merevisi Undang-Undang (UU) PPh. Rencana ini muncul setelah maraknya wajib pajak badan yang mengaku rugi bertahun-tahun tapi bisnisnya tetap berjalan. Simak pula 'Menimbang Penerapan Alternative Minimum Tax di Indonesia'.

Selain rencana pengenaan AMT, ada pula bahasan tentang pemberian insentif pajak pada tahun depan. Kemudian, ada pula bahasan mengenai rencana pemeliharaan sistem teknologi informasi milik Ditjen Pajak (DJP) pada Jumat (4/6/2021).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Tax Center Perlu Aktif Beri Pendampingan Wajib Pajak
  • Penetapan Dasar Pengenaan Pajak

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan rezim AMT tepat diimplementasikan di Indonesia. Menurutnya, AMT nantinya akan berperan untuk menjamin setidaknya setiap korporasi membayar nilai pajak minimum kepada negara atau sebagai safeguard.

“Karena keunggulannya sebagai instrumen yang bisa mengurangi insentif perencanaan pajak agresif, kebijakan ini banyak diterapkan di negara lain,” katanya.

Bawono mengatakan pemerintah perlu mengkaji skema AMT. Ada beberapa kriteria subjek pajak yang bisa menjadi rujukan pemerintah, misalnya berlaku bagi wajib pajak badan dengan threshold peredaran bruto tertentu atau berlaku bagi wajib pajak dalam kondisi bisnis tertentu.

Baca Juga: Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

Pemerintah juga harus menetapkan dasar pengenaan pajak. “Apakah nanti berdasarkan omzet, aset, atau semisal model reconstruction of income. Baru setelahnya, masalah penetapan tarif,” imbuhnya. (Kontan)

  • Pemberian Insentif Pajak

Pemerintah tetap memberikan insentif pajak pada 2022. Sri Mulyani mengatakan beberapa sektor usaha telah menunjukkan pemulihan dari pandemi Covid-19. Namun, masih ada sektor-sektor usaha tertentu yang pemulihannya lambat karena sangat tergantung pada pergerakan masyarakat.

"Karena dunia usaha kita tidak semua across the board pemulihannya sama. Ada yang bisa pulih cepat, ada yang mungkin akan tertinggal dan lambat, dan ini yang perlu untuk kami perhatikan," katanya. Simak ‘Soal Pemberian Insentif Pajak Tahun Depan, Ini Penjelasan Sri Mulyani’. (DDTCNews)

Baca Juga: PMK 96/2021, Ini Daftar Barang Mewah yang Kena PPnBM 20% Hingga 75%
  • Layanan Elektronik DJP

Dalam laman resminya, DJP memberi informasi akan dilakukannya pemeliharaan sistem informasi yang mengakibatkan tidak dapat diaksesnya layanan elektronik. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga keandalan sistem dan meningkatkan kualitas layanan elektronik DJP.

“Akan dilakukan pemeliharaan sistem informasi DJP yang mengakibatkan tidak dapat diaksesnya layanan elektronik yang disediakan DJP pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB,” tulis DJP dalam laman resminya. (DDTCNews)

  • Tantangan Penerimaan Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tantangan di bidang penerimaan negara yang harus dihadapi pemerintah pada 2022. Tantangan itu adalah menaikkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) (tax ratio) serta elastisitas penerimaan pajak terhadap kondisi ekonomi (tax buoyancy) ke atas 1%.

Baca Juga: Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Diimbau Maksimalkan Peran Ini

Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan penerimaan berbasis sumber daya alam serta mengoptimalkan penerimaan pajak dari ekonomi digital. "Dari sisi tax, kami akan melihat dari sisi revenue, yaitu tax ratio dan basis pajaknya. Ini akan terus ditingkatkan dan dilihat secara detail," katanya. (DDTCNews)

  • Tarif PPN

Dalam rencana penerapan skema pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif, pemerintah juga berencana menerapkan tarif final untuk UMKM. Berdasarkan pada pemberitaan Bisnis Indonesia, tarif final yang diusulkan sebesar 1% dari perputaran usaha.

Selain itu, pembelian barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang tergolong mewah dan sangat mewah dikenai tarif PPN lebih tinggi, yakni 15%—25%. Adapun tarif yang berlaku saat ini sebesar 10% akan dinaikkan menjadi 12%. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Atpetsi Jawa Timur Diluncurkan, DJP: Tax Center Punya Peran Strategis
  • Elektronifikasi Transaksi Pemda

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merancang aturan baru yang memerinci pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemda (ETPD) oleh tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD).

Melalui ETPD, pemerintah daerah (pemda) akan mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemda dari awalnya berbasis tunai menjadi nontunai dan digital. Pemda juga diarahkan untuk melakukan analisis dan identifikasi hambatan dalam pelaksanaan ETPD.

Kemendagri meminta pemda memprioritaskan pajak daerah dan retribusi dalam menyusun rencana aksi ETPD. Elektronifikasi pajak daerah dipandang dapat berdampak luas terhadap percepatan digitalisasi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Penguatan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Jadi Topik Terpopuler

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPh badan, alternative minimum tax, AMT, DJP, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Olivia Ariyanto

Kamis, 03 Juni 2021 | 23:00 WIB
Rencana penerapan AMT ini tentunya perlu mempertimbangkan pro dan kontra terutama dari segi potensi penerimaan pajak yang dapat diperoleh, kemudahan administrasi, dan kaitannya dengan ketentuan anti penghindaran pajak lainnya agar penerapan AMT menjadi tepat sasaran dan sejalan dengan potensi pajak ... Baca lebih lanjut

Adlan Ghiffari

Kamis, 03 Juni 2021 | 13:17 WIB
Dengan adanya AMT ini, perlu dipertimbangkan baik dan buruk dalam hal potensi penerimaan pajak yang dapat diperoleh, serta asas ease of administration wajib pajak, sehingga dengan desain yang tepat sasaran dan matang dapat mendukung tujuan adanya AMT yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:00 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Tak Sampaikan SPT, Pedagang Ponsel Diserahkan ke Kejaksaan Negeri

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:11 WIB
PELAYANAN PAJAK

Sempat Tidak Bisa Akses Layanan Terkait NPWP? Ternyata DJP Lakukan Ini

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:17 WIB
INSENTIF PAJAK

Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu