World Bank: Peran Besar BUMN Infrastruktur Bikin Swasta Susah Tumbuh

JAKARTA, DDTCNews - Ketergantungan pemerintah kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur menyebabkan terbatasnya prospek tumbuh kembang sektor swasta.

World Bank pada laporannya yang berjudul 'Indonesia Economic Prospects' mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir, BUMN memainkan peranan penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

Namun, World Bank mencatat gap infrastruktur Indonesia masih sebesar US$1,6 triliun. Hal ini menyebabkan timbulnya efek crowding out yang menghalangi swasta untuk turut berperan dalam pembangunan infrastruktur.

"Kemampuan BUMN untuk berperan secara monopolistik pada sektor tertentu serta dukungan regulasi yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN secara signifikan telah membatasi prospek sektor swasta untuk bertumbuh," tulis World Bank, seperti dikutip Kamis (16/7/2020).

BUMN yang disokong pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN), kemudahan memperoleh pembiayaan dari bank BUMN, keterlindungan dari kebangkrutan, dan dukungan berupa jaminan membuat posisi BUMN berada di posisi sangat unggul dibandingkan dengan swasta.

Akan tetapi, model pembangunan infrastruktur semacam ini mulai menunjukkan ketidakberlanjutannya akhir-akhir ini. Kemampuan fiskal pemerintah yang terbatas memaksa BUMN menarik utang dan hal ini menyebabkan BUMN berada di bawah ancaman tekanan finansial yang tinggi.

Berdasarkan data terbaru statistik utang sektor publik Indonesia (SUSPI) per kuartal I/2020 yang dipublikasikan Bank Indonesia (BI), tercatat posisi utang BUMN nonfinasial mencapai Rp1.160,84 triliun.

Untuk memperbaiki masalah infrastruktur dan kuatnya peran BUMN ini, World Bank menyarankan adanya perubahan peranan BUMN. BUMN perlu didorong untuk mempercepat keterlibatan sektor swasta, didorong untuk lebih kompetitif, dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

Regulasi yang ada juga perlu diperbaiki dalam rangka membuka ruang bagi sektor swasta untuk ikut masuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam aspek pembangunan infrastruktur secara umum, perlu ada reformasi fiskal baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) dalam rangka menyokong peningkatan belanja modal untuk membangun infrastruktur tertentu seperti jalan, sanitasi, dan infrastruktur urban.

Secara khusus, pemda juga perlu diberi ruang untuk menarik pembiayaan dan menciptakan skema pembiayaan inovatif untuk mendukung investasi pada proyek infrastruktur. (Bsi)