BERITA TERKINI
Petugas menata papan tulis ruangan kelas Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menargetkan pembangunan 53 sekolah rakyat pada tahun ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajarannya merencanakan pembangunan sekolah rakyat dengan baik. Sebab, pembangunan sekolah rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang, perencanaannya baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada," katanya, dikutip pada Sabtu (3/5/2025).
Saifullah mengatakan Prabowo juga meminta proses rekrutmen siswa sekolah rakyat dilaksanakan secara selektif. Dalam proses rekrutmen sekolah rakyat juga tidak boleh terjadi penyimpangan untuk memastikan pemanfaatannya tepat sasaran.
Sembari melaksanakan sekolah rakyat di 53 titik, pemerintah juga menyiapkan pembangunan sekolah rakyat di 200 titik tambahan. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum sedang melakukan survei untuk pembangunan 200 titik sekolah rakyat tersebut.
Pembangunan sekolah rakyat diprioritaskan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pembangunan sekolah rakyat didukung oleh survei sosial ekonomi nasional (susenas) dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN). Menurutnya, sekolah rakyat akan dibangun di daerah yang jumlah penduduk tidak bersekolahnya tinggi.
"Sehingga dengan demikian nanti sekolah rakyat ini bisa kemudian memberikan kesempatan kepada penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan akses untuk ke sekolah," ujar Amalia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres 8/2025 mengenai optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Melalui Inpres tersebut, ia antara lain menegaskan sekolah rakyat menjadi bagian dari upaya terpadu dan terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah masuk dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025 yang mencapai Rp665 triliun. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)
