Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

World Bank Minta RI Turunkan Treshold PKP, Ini Kata Dirjen Pajak

A+
A-
9
A+
A-
9
World Bank Minta RI Turunkan Treshold PKP, Ini Kata Dirjen Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo. (Foto: Youtube DJP)

JAKARTA, DDTCNews - Penurunan threshold pengusaha kena pajak (PKP) dalam rezim pajak pertambahan nilai (PPN) sedang dipertimbangkan oleh Ditjen Pajak (DJP).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan perubahan threshold PKP dan hal lainnya seperti perubahan mengenai barang dan jasa yang dikenai PPN sedang dikaji oleh pemerintah untuk menciptakan basis pajak yang lebih adil.

"Itu merupakan bagian dari pembahasan dan kajian dalam rangka keinginan besar pemerintah untuk membangun basis pajak yang lebih adil untuk mendukung APBN yang lebih sehat dan berkelanjutan," ujar Suryo, Senin (21/6/2021).

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Pajak, 413 Pemda Sudah Terapkan KSWP

Seperti diketahui, threshold PKP di Indonesia sebesar Rp4,8 miliar selalu menjadi sorotan berbagai lembaga internasional. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juni 2021 yang dirilis World Bank, organisasi tersebut lagi-lagi mendorong Indonesia untuk menurunkan threshold PKP.

Merujuk pada IEP edisi sebelumnya, yakni edisi Juli 2020, World Bank secara spesifik mendorong Indonesia untuk menurunkan threshold PKP dari sebesar Rp4,8 miliar menjadi Rp600 juta.

Threshold senilai Rp4,8 miliar ini dinilai mempersempit basis PPN Indonesia. Akibat threshold PKP yang tinggi sekaligus banyaknya pengecualian PPN, Indonesia hanya mampu mengumpulkan PPN sebesar 60% dari potensi aslinya.

Baca Juga: Dirjen Pajak Harapkan Konsensus Ciptakan Perpajakan yang Setara

Tidak hanya mendorong Indonesia untuk menurunkan threshold PKP, World Bank juga meminta Indonesia meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan PPN.

Penurunan threshold PKP dan peningkatkan kepatuhan diperlukan untuk memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem pajak.

Sebagai catatan, Indonesia sesungguhnya pernah menerapkan threshold PKP sebesar Rp600 juta. Hal ini tertuang dalam PMK 68/2010. Namun, sejak 2014 threshold PKP resmi ditingkatkan menjadi Rp4,8 miliar melalui PMK 197/2013. (Bsi)

Baca Juga: Ternyata Ini Latar Belakang 14 Juli Ditetapkan Jadi Hari Pajak

Topik : suryo, dirjen pajak, treshold PKP, world bank

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 11 Juni 2021 | 16:40 WIB
UTANG

World Bank Beri Utang Indonesia Sekitar Rp5,6 Triliun

Selasa, 08 Juni 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Usulan Kebijakan Pengecualian PPN dari Berbagai Lembaga Internasional

Minggu, 06 Juni 2021 | 13:01 WIB
KERJA SAMA RI-WORLD BANK

Perbarui Kerja Sama, Peningkatan Tax Ratio Jadi Prioritas World Bank

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak