Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Wah, Sri Mulyani Bebaskan Pungutan Ekspor CPO & Turunannya

A+
A-
3
A+
A-
3
Wah, Sri Mulyani Bebaskan Pungutan Ekspor CPO & Turunannya

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Selama tiga bulan ke depan, pungutan ekspor kelapa sawit, crude palm oil (CPO), dan produk turunannya dibebaskan.

Kebijakan ini berlaku setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.

Regulasi yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 6 Maret 2019 ini mulai berlaku pada saat diundangkan yakni 11 Maret 2019. Otoritas membagi dua periode tarif pungutan yakni periode 1 Maret 2019 sampai 31 Mei 2019 dan periode 1 Juni 2019 sampai seterusnya.

Baca Juga: Konsolidasi dan Reformasi Fiskal Harus Sejalan, Simak Penjelasan BKF

Selama periode pertama, yakni 1 Maret 2019 sampai 31 Mei 2019, seluruh ekspor kelapa sawit, crude palm oil (CPO), dan produk turunannya dikenakan tarif US$0. Hal ini berlaku saat harga referensi CPO di bawah US$570/ton, US$570/ton sampai US$619/ton, serta di atas US$619/ton.

Namun, pada periode selanjutnya, yakni mulai 1 Juni 2019, pungutan mulai berlaku kembali. Selain tandan buah segar yang dikenai pungutan US$0, produk lainnya mulai dikenai pungutan setelah harga referensi CPO menyentuh US$570/ton.

Tarif yang berlaku sesuai dengan regulasi sebelumnya yakni Peraturan Menteri Keuangan No.152/PMK.05/2018. Tarif bervariasi antara US$5 hingga US$50. Tarif diberlakukan dengan perhitungan untuk setiap ton yang diekspor.

Baca Juga: Begini Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan

Belum ada penjelasan resmi dari otoritas terkait hal ini. Namun, salah satu pertimbangan beleid baru ini adalah adanya surat kepada Menteri Keuangan bernomor Nomor TAN-54/M.EKON/03/2019 tanggal 1 Maret 2019. Surat itu dikirim oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Dalam surat itu, Menko Perekonomian menyampaikan hasil kesepakatan dan keputusan rapat Komite Pengarah pada 28 Februari 2019 yang antara lain berupa usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan tarif layanan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

“Usulan tarif layanan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan,” demikian salah satu pertimbangan dalam beleid itu, seperti dikutip pada Kamis (14/3/2019).

Baca Juga: Defisit APBN 2022 Diubah Jadi 4,5% PDB, Begini Hitungan Banggar DPR

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution memang mengatakan tarif pungutan kelapa sawit, CPO, dan turunannya akan tetap US$0. Menurutnya, harga referensi selama ini tidak merefleksikan kondisi harga yang terjadi pada beberapa hari terakhir.

Revisi dilakukan untuk menghindari pengenaan pungutan ekspor yang dinilai inkosisten karena mengikuti perubahan harga referensi setiap bulannya. Pungutan ekspor, menurutnya, perlu mempertimbangkan konsistensi pengenaan dalam periode 2—3 bulan.

“Supaya ada kepastian bagi pelaku usaha, baik petani, pedagang termasuk pabrik kelapa sawit, juga eksportir” katanya.

Baca Juga: Inflasi Indonesia 'Hanya' 3,5%, Sri Mulyani: Tekanannya Lebih Rendah

Menilik data Kementerian Perdagangan, harga referensi produk CPO untuk penetapan bea keluar periode Maret 2019 adalah US$595,98/MT. Harga referensi tersebut menguat US$30,58 atau 5,41% dari periode Februari 2019 yang sebesar US$565,40/MT. (kaw)

Topik : CPO, kelapa sawit, ekspor, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 11 Mei 2022 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Rilis Daftar Barang yang Dilarang Ekspor, Salah Satunya CPO

Rabu, 11 Mei 2022 | 11:30 WIB
KINERJA FISKAL

Imbas Lonjakan Harga Komoditas, Pemerintah Bakal Utak-Atik APBN 2022

Rabu, 11 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Terus Pulih, Sri Mulyani: Tapi Masih Belum Sesuai Harapan

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Sabtu, 21 Mei 2022 | 19:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak