Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

UU HPP Sudah Terbit, Perubahan UU KUP Ini Resmi Berlaku

A+
A-
30
A+
A-
30
UU HPP Sudah Terbit, Perubahan UU KUP Ini Resmi Berlaku

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi mengundangkan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 29 Oktober 2021. Dengan demikian, perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dimuat dalam UU HPP juga resmi berlaku.

Seperti diketahui, UU HPP mengubah ketentuan pada berbagai undang-undang perpajakan, termasuk KUP. Namun, jadwal pemberlakuan perubahan ditetapkan berbeda-beda. Berdasarkan pada Pasal 19, perubahan UU KUP mulai berlaku sejak tanggal UU HPP diundangkan.

“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [29 Oktober 2021],” demikian bunyi Pasal 19 UU HPP, dikutip pada Kamis (4/11/2021).

Baca Juga: Bebas Risiko! Wamenkeu Ajak Peserta PPS Tempatkan Harta di SBN

Berikut ini perincian perubahan UU KUP yang dimuat dalam UU HPP.

Pemberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP)

Ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP WPOP tercantum dalam Pasal 2 ayat (1a) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP. Namun, Ditjen Pajak (DJP) menegaskan integrasi data NIK dan NPWP tidak serta merta membuat WNI langsung memiliki kewajiban membayar pajak. Simak ‘Pemberlakuan NIK sebagai NPWP, Begini Perinciannya Menurut DJP’.

Pemberian kesempatan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) meski telah dilakukan pemeriksaan

UU HPP mengubah Pasal 8 ayat (4) UU KUP. Perubahan ini membuat wajib pajak kini hanya punya kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT sepanjang dirjen pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Simak ‘UU HPP, Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Maksimal Sebelum SPHP Terbit’.

Baca Juga: Masuk Program Prioritas, Digitalisasi Pajak 100% Mulai Berjalan 2022

Penurunan besaran sanksi dalam Pasal 13 ayat (3) UU KUP

UU HPP mengubah besaran sanksi administrasi sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam Pasal 13 ayat (3) UU KUP. Perubahan tersebut membuat sanksi yang dikenakan dalam Pasal 13 ayat (3) kini lebih rendah dan tidak hanya berupa kenaikan. Simak ‘Sanksi Administrasi Pajak Pasal 13 ayat (3) UU KUP Diturunkan’.

Pengaturan asistensi penagihan pajak global

Melalui Pasal 20A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP, pemerintah mengatur ketentuan pelaksanaan bantuan penagihan pajak dengan negara/yurisdiksi mitra. Ketentuan lebih lanjut perihal bantuan penagihan pajak ini akan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK. Simak ‘DJP Bisa Minta Bantuan Negara Mitra untuk Penagihan Pajak’.

Penurunan besaran sanksi terkait permohonan keberatan atau banding wajib pajak

Perubahan besaran sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 25 dan Pasal 27 UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP. Adanya perubahan ini membuat sanksi atas keberatan turun menjadi 30% dari sebelumnya 50%. Sementara sanksi atas banding turun menjadi 60% dari sebelumnya 100%.

Baca Juga: Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan

Selain itu, melalui Pasal 27 tersebut, pemerintah mengatur pengenaan sanksi denda sebesar 60% apabila putusan peninjauan kembali (PK) menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Simak ‘UU KUP Direvisi, Sanksi Denda Keberatan dan Banding Jadi Lebih Ringan’.

Pengaturan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) agar dapat berjalan secara simultan dengan proses keberatan atau banding

Melalui Pasal 27C UU KUP s.t.d.t.d UU HPP, pemerintah mengatur kembali ketentuan MAP agar pelaksanaannya dapat berjalan secara simultan dengan proses keberatan atau banding. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan MAP akan diatur dengan atau berdasarkan PMK. Simak ‘UU HPP Atur Ulang Ketentuan MAP, Begini Detailnya’.

Ketentuan Kompetensi Tertentu Bagi Kuasa Wajib Pajak

Melalui Pasal 32 ayat (3a) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP, pemerintah mengharuskan kuasa wajib pajak untuk memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kompetensi tertentu tersebut antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Simak ‘UU HPP Ubah Ketentuan Soal Kuasa Wajib Pajak’.

Baca Juga: Sederet Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pot/Put Unifikasi

Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak

Pasal 32A UU s.t.d.t.d UU HPP memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak. Adapun pihak lain yang dapat ditunjuk merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi. Simak ‘Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak’.

Penambahan Kewenangan Penyidik untuk Blokir/Sita Harta Kekayaan Tersangka Tindak Pidana Pajak

Penambahan wewenang itu tertuang dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP. Pasal tersebut memberikan wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) DJP sebagai penyidik untuk melaksanakan penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaan tersangka tindak pidana pajak. Simak ‘Penyidik DJP Bisa Sita dan Blokir Harta Tersangka Tindak Pidana Pajak’.

Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian penerimaan negara

UU HPP mengubah besaran sanksi denda yang harus dibayar wajib pajak/tersangka jika ingin penyidikan atas tindak pidana perpajakannya dihentikan (Pasal 44B UU KUP). Besaran sanksi denda tersebut kini dibuat berjenjang tergantung pada perbuatan yang dilakukan wajib pajak. Simak ‘Sanksi Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP Direvisi’.

Baca Juga: Ramai Tagar 'LupaEFIN' di Twitter, DJP Bantu Wajib Pajak Lapor SPT

Pemerintah juga memperluas ultimum remedium tindak pidana perpajakan hingga tahap persidangan. Selain itu, pemerintah mengatur tidak adanya opsi menggantikan (subsider) pembayaran pidana denda dengan kurungan melalui Pasal 44C UU KUP s.t.d.t.d UU HPP. Simak ‘Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan’. (kaw)

Topik : UU HPP, pajak, UU KUP, NIK, NPWP, sanksi, keberatan, banding, MAP, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 20 Januari 2022 | 15:51 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Perhatian! Wajib Pajak Peserta PPS Harus Cermat Hitung Nilai Utang

Kamis, 20 Januari 2022 | 15:21 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Luncurkan Taksonomi Hijau, Pedoman Pemberian Insentif Industri

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Bebas Risiko! Wamenkeu Ajak Peserta PPS Tempatkan Harta di SBN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:23 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

DJBC Rilis Aturan Soal Bentuk, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai 2022

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pot/Put Unifikasi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 13:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Ramai Tagar 'LupaEFIN' di Twitter, DJP Bantu Wajib Pajak Lapor SPT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 13:00 WIB
BELGIA

Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penerbitan 10 Juta Sertifikat Halal UMKM Terganjal Verifikasi Data

Jum'at, 21 Januari 2022 | 12:00 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Ada Omicron, Kemenkeu Pindahkan 2 Pertemuan G-20 dari Bali ke Jakarta

Jum'at, 21 Januari 2022 | 11:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HPP Jadi Jembatan Menuju Sistem Pajak yang Lebih Modern