Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menambahkan ketentuan tentang penunjukan pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 32A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) s.t.d.t.d UU HPP. Pasal baru ini memberikan wewenang kepada menteri keuangan untuk menunjuk pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak.

“Menteri keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 32A ayat (1), dikutip pada Minggu (22/10/2021).

Baca Juga: UU HKPD Atur Ulang Ketentuan Pajak atas Jasa Hotel, Ini Perinciannya

Pihak lain yang dimaksud adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi. Pihak tersebut bisa merupakan subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memfasilitasi transaksi, seperti menyediakan sarana atau media transaksi.

Pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong pemungut ini harus menaati ketentuan mengenai penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi dalam UU KUP dan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Hal ini juga berlaku bagi subjek pajak yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Untuk pihak lain yang ditunjuk merupakan penyelenggara sistem elektronik, jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 32A, dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberikan teguran. Simak ‘Aturan Baru, Platform Digital Tak Pungut Pajak Bisa Diputus Aksesnya’.

Baca Juga: Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Sebelumnya, usulan penunjukan pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak sudah diusulkan pemerintah melalui RUU KUP. Skema ini dimaksudkan untuk meningkatkan realisasi potensi perpajakan serta untuk mengoptimalkan pengenaan pajak, terutama dari transaksi digital

Hal tersebut dikarenakan potensi penerimaan pajak dari transaksi digital seperti marketplace, financial technology, dan media sosial sangat besar. Namun, potensi tersebut belum dapat direalisasikan menjadi penerimaan negara dengan optimal.

Salah satu penyebabnya adalah belum ada aturan yang memberikan kewenangan untuk menunjuk pihak lain sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak. Penunjukan pihak lain diperlukan karena pihak tersebut memegang kendali atas arus transaksi berupa arus uang dan arus barang dari transaksi digital.

Baca Juga: UU HKPD Sah! Pajak Hotel, Restoran Hingga Parkir Digabung Jadi Satu

Guna memberikan gambaran skema penunjukan pihak lain sebagai pemotong/pemungut, ilustrasinya, PT Andil adalah wajib pajak dalam negeri yang menyediakan platform peer to peer lending di Indonesia. Melalui platform itu, Angga meminjamkan sejumlah dana kepada Rian.

Dalam skema ini, meskipun PT Andil hanya sebagai perantara transaksi antara Angga dan Rian, menteri keuangan dapat menunjuk PT Andil sebagai pihak lain untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan berupa bunga yang diterima Angga dari Rian. (kaw)

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah
Topik : UU HPP, pajak, penunjukan pihak lain, pemotong pajak, pemungut pajak, transaksi digital, PMSE

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:00 WIB
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Dua RUU Soal Pajak Ini Tak Lagi Masuk Daftar Prolegnas 2020-2024

Selasa, 07 Desember 2021 | 14:30 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Ubah Formula Penyaluran DAU, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Sri Mulyani: PAD akan Meningkat Secara Terukur

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:09 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Realisasi Investasi Luar Jawa Ungguli Jawa, Ini Resep Jokowi

Rabu, 08 Desember 2021 | 13:41 WIB
KINERJA PAJAK

Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan